oleh

Lapor KPK untuk Cegah Membengkaknya Kerugian Negara

M. Yasin Djamaludin, SH, MH : Putusan Perdamaian Sama dengan Putusan Hakim Pada Tingkat Akhir

SORONG – Langkah Rico Sia melalui kuasa hukumnya, M Yasin Djamaludin, SH MH melaporkan  Gubernur Papua Barat   ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lain sebagai upaya untuk mencegah adanya kerugian negara yang lebih besar atas kesepakatan damai tertanggal 4 ­Agustus 2020  antara Rico Sia sebagai Pemohon dan Gubernur Papua Barat selaku Termohon yang sampai saat ini belum direalisasikan oleh Pemprov Papua Barat.

PMB OPBJJ-UT Sorong

 Kuasa Hukum Rico Sia, M Yasin Djamaludin, SH MH menegaskan, putusan perdamaian itu sama dengan putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tertutup semua upaya hukum.

 Dalam kesepakatan damai yang ditandatangani Wakil Ketua Pengadilan Negeri Willem Marco Erari, SH MH bahwa Kuasa Termohon Eksekusi Cosmos Refra, SH MH dan Kuasa Pemohon Eksekusi Benryi Napitupulu, SH menyatakan bahwa hasil komunikasi dan koordinasi dengan Termohon Prinsipal dalam hal ini Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dimana pada pokoknya menyatakan pihaknya tetap mentaati isi putusan Pengadilan Negeri Sorong, namun akan diselesaikan dalam beberapa kali tahapan.

Baca Juga : Gubernur dapat lakukan upaya hukum lainnya

 “Untuk tahap pertama akan kami bayarkan kepada Pemohon eksekusi sebesar Rp 25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) melalui anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan akan dibayarkan pada bulan Agustus paling lambat tanggal 28 Agustus 2020”.  

Demikian isi kesepakatan damai tersebut. Selanjutnya untuk sisa pembayaran Rp 125.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah ) akan dibayar sesuai dengan kesepakatan yang akan ditandatangani bersama pada pertemuan berikut yang diagendakan pada 11 Agustus 2020.

 “Mereka janji tanggal 28 Agustus 2020 bayar 25 Miliar tapi tidak juga dibayar, malah tanggal yang sama buat gugatan perlawanan,”ujar Yasin Djamaludin kepada Radar Sorong kemarin (27/5). 

 Menurutnya bahwa kesepakatan perdamaian/ akta perdamaian yang dilakukan para pihak punya kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali (PK), kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata dan pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.

 Yasin yang juga Ketua PERADI Cabang Sorong itu menegaskan bahwa persoalan gugat-menggugat antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dengan Rico Sia sudah selesai di Pengadilan Negeri Sorong yang telah menghasilan putusan Pengadilan Negeri Sorong tentang akta perdamaian nomor : 69/Pdt.G/2019/PN.Son seperti dijelakskan Max Mahare,S.H sebagai kuasa hukum Gubernur Papua Barat pada saat itu.

 Berdasarkan akta perdamaian di PN Sorong itu seharusnya Gubernur Papua Barat sejak Oktorber 2019 itu sudah harus menggarkan dalam APBD tahun 2020 untuk melakukan pembayaran hutang pemerintah provinsi Papua Barat kepada pihak ketiga dalam hal ini Rico Sia.

 Karena dianggap tidak ada itikad baik dari Pemerintah Provinsi Papua Barat maka Rico Sia melalui kuasa hukumnya Benry Napitupulu,S.H mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sorong, kemudian pihak PN Sorong menyurat Gubernur Papua Barat memberikan anmaning dan memanggil untuk menghadap ketua pengadilan setempat.

 Hadir memenuhi anmaning itu kuasa hukum Gubernur Papua Barat Cosmos Refra,S.H.,M.H. Dalam pertemuan yang dihadiri pihak pemohon dan termohon tanggal 4 Agustus 2020, menyepakati untuk membayar hutangnya kepada Rico Sia sesuai isi akta perdamaian senilai Rp 150 miliar.

 Ditegaskan lagi bahwa dalam gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan Pemprov Papua Barat itu dalam provisi, pihak pemohon meminta untuk menunda pembayaran eksekusi sampai perkara ini mempunya kekuatan hukum tetap, kemudian dalam pokok perkara diminta supaya perkara ini tidak dapat dieksekusi.

 “Jadi dalam gugatan perlawanan ini tidak terkait dengan putusan akta perdamaian tapi hanya untuk menunda eksekusi, berarti putusan upaya hukum ke tingkat mana pun meski Pemerintah Provinsi Papua Barat menang pun tetap mereka membayar hutang pada klien kami, peryataan pejabat Pemprov Papua Barat yang mengatakan jika pemprov menang ditingkat kasasi maka tidak lagi membayar hutang Rico Sia, saya tegaskan bahwa pernyataan yang sangat bertentangan dan membulakbalik fakta hukum, maka sekali lagi saya katakan bahwa apa pun putusan MA tidak membatalkan putusan perdamaian,”ujar Yasin yang juga dilansir media lainnya.

 Pihak Rico Sia kata Yasin  tidak keberatan dengan upaya hukum yang dilakukan pemerintah Provinsi Papua Barat namun perlu diingat bahwa bunga persen akan terus bertambah sehingga akan membebani pemerintah sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi negara, hal ini akan berdampak hukum.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed