oleh

Lambert Siap Tempur di Pilgub?

MANOKWARI – Politisi senior Partai Golkar, Origenes Nauw menilai Lambert Jitmau (LJ) siap tempur dalam kontestasi pemilihan gubernur Papua Barat. Ori Nauw menilai, sebagai kader Golkar yang sudah teruji dalam percaturan politik di Papua Barat, LJ sudah membaca arah politik nasional dan menyiapkan diri untuk kontestasi Pilgub Papua Barat. 

Ori Nauw menuturkan, Wali Kota Sorong dua periode ini sudah memanaskan mesin politiknya. Komunikasi politik dengan pimpinan partai di pusat, konsolidasi internal maupun komunikasi dengan eksternal di lingkup Papua Barat terus dilakukan. Mengantongi putusan Mahkamah Partai Golkar atas gugatannya terkait Musda Provinsi Papua Barat yang dianggap curang adalah indikasi kuat positioning Lambert Jitmau di mata DPP Golkar.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Menurutnya, deklarasi dukungan dari 70% pemilik suara Musda Papua Barat yang digelar di Sorong pekan lalu adalah ukuran paling logis bahwa secara politik, Lambert Jitmau sudah punya modal cukup untuk bertarung dalam Pilgub Papua Barat. “Singkatnya, jika dinamika politik nasional berujung pada keputusan pilkada 2022 atau 2023, maka selain petahana, Lambert Jitmau adalah kandidat yang paling siap tempur,” kata Ori Nauw.

Dikatakannya, dinamika politik dengan isu keserentakan pemilu dan pilkada terus bergulir dan semakin hangat baik di pusat kekuasaan maupun di daerah. Origenes Nauw mengkategorikan, setidaknya bisa ditempuh dengan 2 aspek yaitu politis yuridis (politik hukum), dan sosiologis. Secara rinci dia menjelaskan, aspek politik hukum dalam hal hukum positif yang berlaku saat ini, norma keserentakan pilkada dimuat dalam UU Pilkada nomor 1/2015 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 6/2020, norma ini mengatur keserentakan pilkada dengan pemilu 2024. Dalam pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 diatur bahwa pilkada serentak diseluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Namun menurut Ori Nauw, uji coba keserentakan pemilu yang dilakukan dalam Pileg-Pilpres 2019, hasilnya pahlawan-pahlawan di TPS berguguran hingga ratusan orang, suara tidak sah mencapai jutaan yang ditengarai bersumber dari belum siapnya masyarakat jika disodorkan dengan banyak surat suara. “Gugurnya petugas-petugas di TPS merupakan bencana dari ujicoba menyerentakkan pemilu, bagaimana kita membayangkan 5 surat suara berbeda pada pemilu 2019 ditambah lagi dengan surat suara untuk pilkada gubernur dan bupati-walikota,” ujarnya.

Fakta gugurnya petugas TPS dalam pemilu 2019, jutaan surat suara tidak sah, dipadukan dengan aspek politis, sudah cukup untuk menggerakkan parpol di senayan maupun pemerintah di istana untuk merombak kembali pengaturan pilkada dan pemilu atau setidaknya meninjau ulang waktu pelaksanaan pilkada. Menkopolhukam menyatakan akan meninjau ulang regulasi keserentakan pemilu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla diakhir masa jabatannya juga berkomentar tentang pemisahan pilkada yang bersifat lokal dengan pemilu nasional, pemerhati pemilu dan demokrasi sudah menyatakan opsi revisi undang-undang untuk memisahkan pilkada dan pemilu, paling aktual pernyataan partai demokrat yang menghendaki pilkada tetap digelar tahun 2022. 

“Selain itu, fakta bahwa draft Revisi UU Pemilu yang memuat norma pilkada sudah berada di tangan parlemen, menunjukkan indikasi kuat bahwa pembentuk UU akan mengubah norma pasal 201 ayat (8) UU Pilkada yang mengatur pilkada serentak tahun 2024 atau setidaknya pelaksanaan pilkada tidak serentak dengan pemilu 2024. Jika terus menguat, tidak mustahil mengubah waktu pelaksanaan pilkada sebagaimana perubahan waktu pilkada 2020 dari September menjadi Desember 2020 dengan instrument Perppu yang sepenuhnya berada pada subjektifitas presiden atas dasar pertimbangan situasi mendesak,” pungkasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed