oleh

Lambert : Ketua DPRD Pasti OAP

-Berita Utama-1.042 views

SORONG-Dorongan berbagai pihak khususnya Orang Asli Papua (OAP) terkait dengan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Sorong yang mengharuskan diduduki oleh Orang Papua Asli, mendapat dukungan dari Ketua DPD Partai Golkar Kota Sorong, Drs. Ec Lambert Jitmau,MM. “Orang Papua pasti akan menjadi Ketua DPRD Kota Sorong. Siapa dia, kita akan tunggu sampai harinya tiba,” kata Lambert Jitmau kepada wartawan, Rabu (7/8). 

Dikatakannya, sesuai regulasi, pimpinan DPRD merupakan hak dari partai pemenang pemilu legislative. Namun demikian, yang menentukan pimpinan dewan bukan kembali kepada internlal partai yang menentukan, sehingga jelas partai Golkar akan merekomendasikan orang Papua.

Lambert mengatakan, pemilu legislatif yang telah berlangsung tanggal 17 April 2019,  semua partai peserta pemilu sudah berjuang dengan baik, salah satunya partai Golkar pun telah berjuang. Hasil perolehan suara pun sudah diketahui bahwa partai Golkar yang memperoleh suara terbanyak. “Hasil pun sudah ditahu dan partai pemenang pun adalah Partai Golkar. Semua partai sudah berusaha, maka  berapapun hasil yang didapatkan, merupakan buah dari usaha yang maksimal yang telah dilakukan oleh setiap partai,” ujarnya.

Selaku Ketua DPD II Partai Golkar Kota Sorong, Lambert berterima kasih kepada masyarakat Kota Sorong yang telah mempercayai Partai Golkar sehingga memperoleh suara terbanyak. Ditanyai terkait keinginan masyarakat Papua untuk mengehendaki agar pimpinan DPRD Kota Sorong harus Orang Asli Papua (OAP), Lambert pun menjawab bahwa di partai Golkar hanya memiliki 1 orang Papua Asli dan seorang wanita. “Yah memang itu merupakan harapan dari orang Papua, jadi kita akan lihat lah. Tapi ingat, lagu saja memiliki hati kok,” ucapnya sembari tersenyum. 

Sementara itu, menanggapi pernyataan Ketua LMA Kabupaten Sorong di salah satu media massa yang mendukung Non OAP jadi Ketua DPRD, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Malamoi Silas O. Kalami,S.Sos,MA menyatakan bahwa pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi. Di alam demokrasi sah-sah saja, namun tidak dapat dinyatakan mewakili masyarakat Adat Moi. “Masyarakat Adat Moi terutama para calon anggota legislative yang lolos pada pemilu 17 April lalu, khusus di Kabupaten Sorong telah merasa tersinggung dan dilecehkan di negeri leluhurnya akibat pernyataan di media massa tersebut,”  katanya melalui rilisnya yang diterima Redaksi Radar Sorong, Rabu (7/8).

Silas Kalami mengatakan, Lembaga Masyarakat Adat Malamoi atau LMA Malamoi adalah organisasi resmi masyarakat Adat Moi berkedudukan di Km 13 Klasaman Kota Sorong adalah organisasi yang berjuang untuk masyarakat adat Moi di Kabupaten Sorong, Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Organisasi ini hadir sebagai jawaban atas pergumulan panjang masyarakat Adat Moi yang selama ini teraniaya dan untuk menjadi tuan di negerinya sendiri dalam berbagai aspek pembangunan seperti di bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. “Sehubungan dengan hak-hak politik masyarakat Adat Moi di Kabupaten Sorong dan jabatan Ketua DPRD juga merupakan jabatan politik, maka putra terbaik Moi dapat diajukan dan dipilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sorong, sehingga spirit UU Otsus Papua dapat terwujud,” tegasnya.

Ditambahkan, mengingat pada pemilu 17 April lalu di DPRD Kabupaten Sorong Partai Golkar memiliki kursi terbanyak, maka pihaknya akan menyurat secara resmi kepada pimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Sorong untuk mengajukan putra terbaik Moi untuk dipilih sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sorong. “Ini harga mati sebagai bentuk penghargaan politik kepada anak negeri,” tegas Silas O. Kalami.

Ia juga atas nama seluruh masyarakat Adat Moi, memberikan apresisi dan mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Kabupaten Sorong periode 2014-2019 karena telah berjuang bagi masyarakat Adat Moi dengan telah menetapkan Perda Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong. “Di dalam Perda tersebut telah diatur hak-hak ekonomi, social, budaya dan politik, termasuk hak-hak atas pembangunan,” jelasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed