oleh

Lambert Jitmau Optimis PBD Terbentuk

SORONG – Ketua Tim Percepatan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Drs Ec Lambert Jitmau, MM menyatakan  optimis perjuangan pembentukan PBD akan terwujud, dan menurutnya tim akan terus bergandengan tangan, bekerja secara all out hingga semua indah pada waktunya.

Rasa optimis disampaikan Lambert Jitmau menyusul  dukungan  yang telah diberikan oleh  Pemerintah Provinsi Papua Barat yang secara resmi membentuk  Tim Percepatan Pembentukan Provinsi PBD melalui Surat Keputusan ( SK)  yang ditandatangani oleh Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dengan Nomor 120.1/74/4/2018 tanggal 10 April 2018.

Bahkan Gubernur Papua Barat juga sudah memperpanjang Surat Keputusan Tim Percepatan Pembentukan Provinsi PBD yang dipimpinnya sampai terbentuk Provinsi PBD  yang rencananya SK perpanjangan tersebut akan diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin mendatang , 12 April 2021.

“Saya selaku Ketua Tim dan masyarakat se Sorong Raya sangat mengapresiasi dukungan  dan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat  dalam mengupayakan  dan mendorong terbentuknya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya,”ujar Lambert Jitmau yang sehari-hari Wali Kota Sorong 2 periode.

“Sebagai sesama anak Papua  yang menginginkan membangun  kamar sendiri (Pemekaran Provinsi) dalam bingkai NKRI perlu suatu keseriusan dan dukungan yang penuh sesama warga Papua yang mendiami wilayah tanah Papua ini,” sambungnya.

Secara khusus  Lambert Jitmau menyatakan hal ini sebagai klarifikasi atas pernyataan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren yang menyatakan MRP belum merekomendasikan pembentukan DOB Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana yang dilansir Radar Sorong edisi 5 April 2021.

“ Terkait pernyataan Ketua MRP Papua Barat, perlu saya sampaikan bahwa Surat Rekomendasi Kultural MRP Papua Barat sudah pernah dikeluarkan dengan Nomor 110/072/MRP-PB/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Rekomendasi Kultural terhadap Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Jadi tidak benar  bahwa lembaga MRP Papua Barat belum pernah mengeluarkan rekomendasi,” ujar Lambert Jitmau.

Yang jadi pertanyaan, lanjut  Lambert Jitmau, apakah yang dibutuhkan saat ini itu rekomendasi dari Ketua MRP Papua Barat sekarang?. Dijelaskan, bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan bahwa  ketika lembaga negara sudah mengeluarkan surat berarti surat tersebut berlaku  dan tidak harus yang menjabat saat ini.  “Sebagai contoh dalam Surat Keputusan persetujuan pembentukan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang ditandatangani oleh gubernur sebelumnya, yaitu Bapak Alm Abraham Atururi dengan nomor 125/7/1/2017 tanggal 12 Januari, apakah SK tersebut tidak berlaku ?,”tandas Lambert Jitmau bernada tanya.

 Bahwa jawabannya pasti tetap berlaku karena lembaga Pemerintah Provinsi Papua Barat sudah menyetujui pembentukan calon Provinsi Papua Barat Daya. Ditambah lagi surat keputusan Gubernur Papua Barat dengan nomor 125/72/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Gubernur Drs Dominggus Mandacan itu justru sangat menguatkan keputusan Gubernur Papua Barat sebelumnya.

 “Jadi menurut saya sesama anak Papua, tidak perlu memperkeruh suasana, barang yang sudah mau jadi, perlu diingat bahwa pembentukan Provinsi IRJABAR atau Papua Barat sekarang  juga tidak terlepas dari sejarah bahwa  anak-anak Sorong Raya juga ikut andil besar dalam pembentukan IRJABAR saat itu. Dan saya mengharapkan dukungan dari Bapak Gubernur Papua Barat, DPRD Papua Barat dan MRP Papua Barat dalam mewujudkan terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya agar kita sama-sama memajukan masyarakat Papua yang ada di wilayah Sorong Raya ini karena itu juga bagian dari janji politik Bapak Gubernur (Drs Dominggus Mandacan) untuk masyarakat Sorong Raya saat Pilkada tahun 2017 lalu,”ujar Lambert Jitmau. (ros)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed