oleh

Lagi, Walikota Batasi Jam Malam

Sehubungan dengan kian menyebarnya Covid-19 di Kota Sorong, Wali Kota Sorong Drs. Ec Lambert Jitmau,MM mengeluarkan Surat Edaran Nomor 443.1/594 terkait pembatasan aktifitas malam bagi masyarakat maupun pengusaha di Kota Sorong. Isinya, seluruh aktivitas masyarakat diluar rumah diizinkan pada pukul 05.00 WIT hingga 20.00 WIT, kecuali aktivitas kesehatan dan penanggulangan Covid-19 .

Kegiatan usaha diijinkan hingga pukul 20.00 WIT, kecuali apotek dan sarana kesehatan lainnya. Khusus untuk penjual makanan seperti restoran, rumah makan dan cafe, tidak diperbolehkan penyajian di tempat, tetapi dibungkus dan dibawa pulang. Aturan terbaru ini mulai berlaku 5 Oktober hingga 30 Oktober 2020. Tak hanya aktifitas malam, operasional perjalanan transportasi udara maupun laut juga dibatasi.

Pelaku Bisnis Harus Dahulukan Sisi Kemanusiaan

P

enyebaran kasus positif Covid-19 di Kota Sorong terus meningkat, segala macam upaya dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19, diantaranya penerapan sanksi bagi warga yang tidak menggunakan masker, himbauan-himbaun dan lainnya, namun kurang efektif. Terbaru, Wali Kota Sorong Drs.Ec. Lambert Jitmau,MM mengeluarkan SE Nomor 443.1/594 terkait pembatasan aktifitas malam bagi masyarakat maupun pengusaha di Kota Sorong.

Tak hanya aktifitas malam, Pemkot Sorong juga melakukan pembatasan operasional perjalanan baik transportasi udara maupun laut. Operasional transportasi udara melalui bandara DEO Sorong, bagi penerbangan komersil yang diizinkan masuk untuk sementara hanya rute Jakarta-Sorong dan Makassar-Sorong. Penumpang penerbangan komersial ke Kota Sorong yang ber KTP Papua dan Papua Barat wajib melakukan rapid test Covid -19, sedangkan penumpang yang bukan atau tidak ber-KTP Papua dan Papua Barat wajib swab test.

Sedangkan transportasi laut, penumpang yang diizinkan masuk ke kota Sorong hanya anggota TNI, Polri dan ASN, dan wajib mengurus surat izin masuk dari Satgas Covid 19 Kota Sorong dengan melampirkan surat tugas dari institusi masing-masing. Khusus untuk surat edaran transportasi laut dan udara dengan Nomor Surat 443.1/593 akan diberlakukan mulai tanggal 8 Oktober hingga 30 November 2020.

Pembatasan aktifitas sampai pukul 20.00 WIT, termasuk larangan bagi pelaku usaha restoran, warung makan dan café melayani pelanggan makan di tempat, melainkan dibungkus atau take awaym dikeluhkan pedagang terutama bagi mereka yang warungnya beroperasi di malam hari. ”Kok aturan ini ada lagi, padahal dibolehin makan di tempat saja belum bisa memulihkan omset kita. Apalagi budaya orang Indonesia itu kan makan sambil ngumpul, menikmati,” keluh salah seorang pedagang warung malam di sekitaran Tembok Berlin, kemarin.

Menanggapi keluhan ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sorong, Auguste CR Sagrim mengingatkan masyarakat dan para pelaku usaha harus melihat dari sisi kemanusiaan. Menurutnya, Indonesia saat ini sedang gawat darurat, beberapa daerah bahkan kembali melakukan PSBB. ”Kita lihat sisi positif. Pelaku usaha harus lihat sisi kemanusiaan, kesampingkan dahulu sisi bisnis. Virus ini sudah mematikan banyak jiwa, keadaan semakin parah,” kata Sagrim kepada Radar Sorong.

Menurutnya, Wali Kota mengambil kebijakan sebagai pemegang otoritas tertinggi dan ini dilakukan demi rakyatnya, sehingga rakyat wajib mendukung.  ”Permasalahan ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya perintah, dan sebaik-baik warga adalah mereka yang taat dan patuh terhadap aturan,” serunya.

Gusti ~sapaan akrabnya~ menilai SE Wali Kota Sorong tidak bertentangan dengan harapan presiden yang menginginkan perputaran ekonomi dapat terus berjalan di masa pandemi. Hanya saja waktunya yang harus diatur. ”Sama sekali tidak menghentikan aktivitas ekonomi. SE itu jelas, hanya waktunya yang diatur bukan dihentikan total. Mereka masih bisa bisnis, penjual makanan masih bisa jualan hanya saja dibungkus. Itu tidak masalah, yang penting produknya terjual dan ekonomi berputar,” kata dia.

Selaku anggota DPRD Kota Sorong, Gusti mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama bertanggung menekan penyebaran kasus covid-19. Hal ini bisa dilakukan dengan cara sederhana yakni menyambut baik SE yang ada. Begitupun pelaku usaha, agar patuh pada aturan tersebut. (Juhra Nasir/Ayu Wulandari)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed