oleh

Kuota CPNS 80% OAP Tidak Bisa Ditawar Lagi

MANOKWARI – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Drs. Yustus Meidodga kepada wartawan usai menghadiri pelantikan ­Kepala BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Papua Barat, di Swiss-belhotel Manokwari, mengatakan, rapat koordinasi dengan BKN Regional XIV akan dilaksanakan di lantai 3 kantor Gubernur. 

Dia memastikan rapat koordinasi ini berlangsung terbuka bagi wartawan. “Lebih jelasnya nanti besok baru ada informasi jelas. Rapat akan dihadiri Kakanreg XIV, para kepala BKD kabupaten/kota. Rapat ini Kakanareg  yang undang BKD se-­Papua Barat,” kata Yustus.

 Kepala BKD mengatakan, Provinsi Papua Barat dan semua kabupaten/kota telah menyampaikan usulan formasi CPNS 2021 ke Kemen-PANRB dan BKN. Nah, rapat koordinasi hari ini Kakanreg akan menyampaikan berbagai hal yang perlu disiapkan pemerintah daerah. “Nanti apa saja yang masih kurang kita dengar langsung dari ibu (Kakanreg XIV). Kalau ada yang kurang maka daerah perlu cek ke sana (Kemen-PANRB). Pertemuan terbuka tidak ada rahasisa di dalam,” tandasnya.

Pemerintah daerah mengusulkan formasi disesuaikan dengan kebutuhan. Menurut Kepala BKD, sampai saat  ini, Kemen-PANRB belum mengeluarkan kuota CPNS 2021. “Belum ada kuota, pemerintah daerah usulkan sesuai kebutuhan,” ujarnya. Formasi CPNS 2021 akan lebih diprioritaskan tenaga teknis, kesehatan dan pendidikan serta tenaga infrastruktur. “Itu kebutuhan yang diprioritaskan pemerintah pusat agar diperhatikan daerah,” ujarnya lagi.

Kepala BKD menegaskan, formasi CPNS di Papua Barat dan kabupaten/kota akan tetap memprioritaskan putra asli Papua. Sudah ditegaskan dalam Keputusan Men-PANRB bahwa formasi CPNS di Papua Barat dan Papua 80 persen untuk orang asli Papua (OAP), dan 20 persen non OAP.  “Kuota 80 % untuk OAP itu sudah baku, sudah ditetapkan dalam Kepmen, tidak ditawar-tawar lagi,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Regional XIV BKN (Badan Kepegawaian Negara) Manokwari, Dr. Hardianawati, SE, MSi akan melakukan pertemuan dengan jajaran BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota, Kamis (21/1). Hardianawati tak mau terbuka kepada wartawan saat ditemui di Swiss-belhotel Manokwari, kemarin.

Kakanreg XIV ini sempat meminta wartawan untuk mewancarai Sekda Papua Barat terkait materi rapat. “Silakan nanti Pak Sekda. Kalau mau tahu informasinya besok saja ya setelah rapat,” ujar Hardianawati menjawab pertanyaan Radar Sorong, Rabu (20/1).

Kakanreg XIV yang baru sebulan bertugas di Papua Barat ini mengatakan, pertemuan dengan BKD difasilitasi Pemprov Papua Barat. Pemerintah pusat telah memberi sinyal tentang pembukaan formasi CPNS 2021, sehingga pemerintah daerah perlu mempersiapkan diri. “Kalau pemerintah kan sudah selesai, formasinya sudah disampaikan. Kita akan membahas ini,” tutur Hardianawati yang didampingi seorang stafnya.

Dia mengatakan, bahwa pertemuan dengan BKD provinsi dan kabupaten/kota, selain  membicarakan formasi 2021, juga mengevaluasi pelaksanaan seleksi CPNS 2018. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota juga mendapat kuota CPNS 2019 yang belum sempat dilaksanakan.  “Kita juga masih membahas formasi yang kemarin (2019), kan ada beberapa pemerintah kabupaten/kota yang belum selesai (melaksanakan),” ujarnya lagi. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed