oleh

Kuasa Hukum Pertanyakan Penetapan Tersangka Kliennya

KAIMANA – Sidang praperadilan yang sebelumnya sempat tertunda, akhirnya resmi dilaksanakan di Ruang Sidang Setyawan Hartono, Pengadilan Negeri Kaimana, Selasa (8/6). Sidang dengan agenda pembacaan permohonan dari kuasa pemohon, yakni dua tersangka  dana haji Kabupaten Kaimana tahun 2011 AS dan AHK, dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi atau jawaban oleh kuasa para termohon dalam hal ini Kepala Kepolisian Polres Kaimana.

Dalam pembacaan permohonan kuasa hukum pemohon Jahot Lumban Gaol,SH,MH mempertanyakan penetapan tersangka terhadap kedua kliennya oleh penyidik Polres Kaimana.  Menanggapi permohonan kuasan hukum pemohon, kuasa hukum termohon yang diwakili Tim Bidang Hukum Polda Papua Barat akan menjawabnya secara tertulis. Sehingga sidang kembali di tunda oleh Hakim Ketua Dinar Pakpahan, SH MH dan akan kembali dilanjutkan, Rabu (9/6).

“Agenda sidang untuk perkara pra peradilan nomor satu di Pengadilan Negeri Kaimana, yang pertama pembacaan permohonan dari kuasa para pemohon. Dilanjutkan dengan pembacaan eksepsi atau jawaban dari kuasa termohon,” jelas Yudita Trisnanda, SH Humas PN Kaimana kepada awak media usai sidang di PN Kaimana, Selasa (9/6).

“Kuasa pemohon menanggapinya secara lisan, tetapi untuk duplik yang akan diajukan oleh kuasa termohon akan diajukan secara tertulis, sehingga sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 9 Juni,” sambungnya.

Dikatakan Yudita, dasar pemohon melalui kuasa hukum mengajukan proses pra peradilan, mempertanyakan sah atau tidaknya penetapan tersangka dari kliennya selaku pemohon, oleh penyidik Polres Kaimana selaku termohon.  “Untuk pemohon mengajukan permohonan terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka dari para pemohon. Pertanyaan tersebut sudah disampaikan oleh kuasa termohon, dan di tanggapi lisan oleh kuasa pemohon. Akan tetapi untuk dupliknya ditanggapi secara tertulis,” ujar Yudita.

Kuasa Hukum pemohon Jahot Lumban Gaol, SH MH kepada awak media mengatakan, menurut pihaknya penetapan tersangka kepada kliennya tidak sah. Sehingga pihaknya melakukan upaya pra peradilan, sesuai dengan aturan perundang-undangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).  “Tergantung hakim yang menilai, apakah sah atau tidak penetapan tersangka itu. Namun ini media bagi kita, untuk melakukan pra peradilan menyangkut hak asasi tersangka selaku klien kami,” jelasnya.

Diketahui, kasus  tindak pidana korupsi pengadaan dana Bansos keagamaan Ibadah Haji untuk 40 orang Jemaah haji Kaimana, pada tahun 2011/2012 ini mulai diproses pada tahun 2013 silam. Namun Perkara yang berdasarkan perhitungan BPK Perwakilan Papua Barat merugikan Negara Rp. 3.589.800.000 ini sampai sekarang belum juga P21. Dalam prosesnya, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, namun hanya dua dari pihak travel yakni HH dan RRS yang telah menjalani persidangan dan divonis oleh hakim. Sementara dua orang lainya yakni AS dan AHK hingga saat ini status hukumnya masih P19. (fat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed