oleh

KPU Tolak Laksanakan PSU di Bintuni dan Raja Ampat

MANOKWARI – Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni merekomendasikan agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS ­Kampung Sir dan TPS Kampung Huss di Distrik Dataran Beimes. Bawaslu merekomendasikan PSU dengan alasan, ada indikasi dugaan pelanggaran pemilihan, bahwa di kedua TPS dimaksud, KPPS telah menerima saksi pasangan calon AYO (Ali Ibrahim Bauw-Yohanes Manibuy) yang tidak membawa mandate.

Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni itu bernomor 278/PB-11/PP.00.02/XII/2020 tanggal, 12 Desember 2020 ditandatangani Ketua Bawaslu Teluk Bintuni Kornelis Trorba, SH. Ketua KPU Provinsi Papua Barat, Paskalis Semunya yang dikonfirmasi Radar Sorong tadi malam mengakui, adanya rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni untuk PSU di 2 TPS. Namun, hingga, Rabu (16/12), KPU Teluk Bintuni belum memutuskan untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu. 

PMB OPBJJ-UT Sorong

 Dia menjelaskan, unsur-unsur yang dilanggar (saksi tidak membawa mandate) sesuai rekomendasi Bawaslu, tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang sebagai dasar pelaksanaan PSU. ‘’Karena itu teman-teman (KPU Kabupaten Teluk Bintuni) berkeberatan melaksanakan PSU,’’ jelasnya Paskalis.

    Lebih lanjut, Paskalis Semunya menjelaskan, sesungguhnya PSU dilaksanakan untuk menegakkan aturan.  Kalau itu melanggar aturan atau tak sesuai undang-undang, maka PSU tak bisa dilaksanakan. 

Dia memaklumi bahwa, rekomendasi Bawaslu merupakan produk hukum  yang wajib dilaksanakan. Namun produk yang wajib dilaksanakan itu wajib pula sesuai ketentuan. ‘’Dengan demikian setelah KPU berkoordinasi berulang-ulang baik di Bintuni maupun di Raja Ampat dan setelah dievaluasi, memang benar unsur-unsur yang disampaikan Bawaslu tidak sesuai dengan PSU,’’ ujar Paskalis.

Rekomendasi Bawaslu telah dijawab oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, bahwa KPU tidak bisa melaksanakan PSU di 2 TPS di Distrik Beimes. ‘’Dan jawaban KPU ini diterima Bawaslu Teluk Bintuni. Dengan demikian telah selesai antara yang mengeluarkan (rekomendasi) denga  yang melaksanakan. Bagaimanapun KPU dan Bawaslu sama-sama bertugas melaksanakan ketentuan,’’ jelasnya.

Hal  yang sama juga terjadi di Raja Ampat. Bawaslu merekomendasikan PSU di satu TPS, namun KPU setempat keberatan tak melaksanakan. ‘’KPU Raja Ampat sudah menjawab lewat surat tidak melaksanakan PSU dan ini juga sudah diterima Bawaslu. Bahwa setelah dicek tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan PSU,’’ tuturnya.

Alasan atau adanya saksi yang tidak membawa mandat saat pemungutan suara, lanjut Ketua KPU Papua Barat, bukan merupakan bagian dari unsur untuk melaksanakan PSU. Bila ada temuan lain yang memenuhi unsur, Bawaslu dapat mengeluarkan rekomendasi kembali.

Paskalis membeberkan, beberapa unsur atau sebab untuk bisa dilakukan  pemungutan suara ulang (PSU) diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur beberapa sebab diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Pada Pasal 372 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan,  Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

PSU juga diantur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Pasal 59 ayat (1) dan (2) menjelaskan, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan. Terbukti terdapat 1 atau lebih keadaan sebagai berikut: pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;  petugas KPPS merusak lebih dari 1 Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;  lebih dari 1  orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari 1 orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed