oleh

KPU Rakor Bersama Pemda Raja Ampat

-Metro-58 views

WAISAI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Raja Ampat menggelar Rapat koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Raja Ampat perihal pendataan wilayah administrasi untuk kesiapan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) pada Pemilu Tahun 2024. Rapat Koordinasi tersebut mengacu pada surat Ketua KPU RI Nomor 754/PP.07-SD/06/KPU/VIII/2021 berlansung di aula Wayag kantor Bupati Raja Ampat, Rabu (8/9).

Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat, Steven Eibe, menjelaskan ada beberapa hal penting yang kami sampaikan kepada Pemda Kabupaten Raja Ampat sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bahwa, dalam hal penataan dapil terdapat adanya beberapa basis data yang harus disiapkan, yakni,

PMB OPBJJ-UT Sorong

Pertama, pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk data agregat kependudukan perkecamatan/distrik sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang harus tersedia dan diserahkan kepada KPU paling lambat 16 (enam belas bulan) sebelum hari pemungutan suara;
Kedua, dalam hal terdapat pemekaran kecamatan/distrik, dan/atau Kelurahan/Kampung pasca Pemilu 2019.

”Maka Pemerintah Daerah Raja Ampat melalui bagian pemerintahan agar penyampaian salinan Peraturan Daerah mengenai pemekaran atau pembentukan distrik dan/atau Kelurahan atau Kampung kepada KPU Raja Ampat, untuk selanjutnya kami serahkan dokumen-dokumen tersebut kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat,”ujar Steven

Ia juga mengatakan, pelaksanaan Pilpres akan dilaksanakan pada 2024, dan sudah diputuskan untuk tahapan pelaksanaan Pilpres akan dilakukan selama 25 bulan yang akan dimulai pada Maret 2022. Maka dari itu, sambung Steven, mengacu pada hal tersebut, perlu disiapkan data penduduk dan kesiapan daerah yang akan melaksanakan Pilpres khususnya terkait dengan data pemilih.

”Mengacu pada surat KPU RI No. 754 kami meminta penjelasan terkait data-data pemilih. Terkait dengan proses perubahan Dapil, untuk mengecek adanya penambahan/pemekaran kampung di Kabupaten Raja Ampat atau adanya kampung persiapan sesuai keputusan Kemendagri. Kegiatan ini sebagai upaya antisipasi agar kedepan perubahan Dapil tidak menjadi masalah,”ungkapnya

Dikesempatan itu, Komisioner KPU Raja Ampat melalui, Divisi Teknis Penyelenggara, Herdi F. Rumbewas menambahkan bahwa, dokumen-dokimen tersebut setelah diterima pihaknya selanjutnya akan disampaikan kepada KPU Provinsi seterusnya ke KPU RI, paling lambat tanggal 15 september 2021.

”Tentu batasan waktu penyerahan dokumen tersebut telah tercantum dalam Surat KPU RI Nomor 754/PP.07-SD/06/KPU/VIII/2021 Perihal Pendataan Wilayah Adminitsrasi Untuk Kesiapan Penataan Dapil DPRD pada Pemilu 2024,”harap herdi

Sementara itu, Kabag Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Raja Ampat, Nur Albi Umkabu, mengungkapkan bahwa, untuk pembentukan kampung persiapan masih membutuhkan proses yang lama dan saat ini jumlah kampung/distrik masih sama seperti sebelumnya yaitu sebanyak 117 kampung dan 24 distrik. Karena lanjut menurut Albi, keputusan untuk pembentukan kampung persiapan masih diproses di tingkat provinsi dan belum diproses di tingkat pusat. Oleh karena itu itu, jumlah penduduk masih sama seperti sebelumnya, karena pembentukan kampung persiapan hanya menggabungkan beberapa dusun, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

”Namun, kami (Pemda) akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan KPU Raja Ampat. Data yang ada di Disdukcapil merupakan data real yang digunakan untuk beberapa kepentingan. Terkait data kependudukan, memang masih ada ditemukan masyarakat yang belum terdaftar sehingga perlu dilakukan perbaikan kembali.

Terutama kepada kepala – kepala kampung agar melaporkan setiap masyarakat yang keluar ataupun masuk Raja Ampat,”bebernya
Selanjutnya, perwakilan Disdukcapil Raja Ampat, Azis Labaguna, menambahkan, jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat tahun 2021 hingga saat ini yang terdata di pihaknya (Disdukcapil-red) sebanyak 66.388 orang, dengan jumlah wajib e-KTP sebanyak 39.701 orang.

”Adapun jumlah masyarakat yang telah melakukan perekaman e-KTP sebanyak 38.078 orang dan masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP sebanyak 1.623 orang,”terang Azis. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed