oleh

KPU PB Batalkan NPHD Pemkab Manokwari Selatan

-Manokwari-588 views

MANOKWARI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat membatalkan penandatanganan NPHD (naskah perjanjian hibah daerah) pelaksanaan Pilkada dengan pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan. Ketua KPU Prov Papua Barat, Amus Atkana, SPt, MM mengatakan, alasan pembatalan karena anggaran yang dialokasikan jauh dari usulan kebutuhan.

Pada Rapat Kerja KPU Kabupaten se-Provinsi Papua Barat dalam rangka Persiapan Pilkada serentak 2020, Atkana mengatakan, NPHD yang ditandatangani 4 Oktober dibatalkan. Alasannya, KPU mengusulkan Rp 33 miliar, tetapi yang diberikan Pemkab Manokwari Selatan hanya Rp 8 miliar.

“NHPD dengan Kabupaten Manokwari Selatan 4 Oktober tetapi dibatalkan. Kita kembalikan karena mereka tetapkan anggaran Pilkada secara sepihak. Kita ajukan Rp 33 miliar, tetapi  yang ditandatangani 8 miliar. Sehingga saya turun ke sana Manokwari Selatan dan kembalikan NPHD,” tegas Atkana.

Atkana mengatakan, KPU kini menunggu pembahasan lanjutan dengan Pemkab Mansel. Namun saat ini Bupati Mansel serta beberapa pejabat sedang melaksanakan wisata rohani di Yerusalem. “Kita berharap dalam waktu dekat ada pembahasan ulang dan penandantangan NPHD segera dilakukan,” katanya.

Ada 9 kabupaten di Prov Papua Barat yang melaksanakan Pilkada serentak 2020 dan tersisa Kabupaten Manokwari Selatan yang belum menandantangani NPHD dana Pilkada. Sedangkan alokasi dana  Pilkada 8 kabupaten yaitu, Manokwari Rp 50 miliar, Sorong Selatan Rp 35 miliar, Teluk Bintuni Rp 56 miliar, Teluk Wondama Rp 30 miliar, Raja Ampat Rp 51 miliar, Kaimana Rp 41 miliar, Fakfak Rp 45 miliar, dan Pegunungan Arfak Rp 32 miliar.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengawali sambutannya mengucapakan selama kepada KPU kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat yang sukses menyelenggarakan Pemilu 2019. Menurutnya, secara umum Pemilu 2019 di Papua Barat berlangsung sukses dan membanggakan.

“Pemilu serentak 2019 berjalan dengan aman dan damai. Kemudian angka partisipasi pemilih cukup tinggi mencapai 86 persen. Ini merupakan prestasi luar biasa dari target 78 persen pemilih,” ujarnya.

Wahyu Setiawan mengapresiasi kinerja para komisoner KPU provinsi dan  kabupaten/kota, khususnya Ketua KPU Provinsi Papua Barat Amus Atkana. “Mungkin capaian partisipasi pemilih 86 persen  yang pertama dan terakhir. Kita apresiasi kinerja KPU kabupaten/kota dan KPU Provinsi Papua Barat,” ujarnya.

Rapat Kerja Persiapan Pilkada serentak 2020 dihadiri komisioner KPU Provinsi Papua Barat, Komsioner dan sekretaris KPU kabupaten/kota.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang membuka Raker mengatakan, KPU RI melaksanakan kegitan serupa di sejumlah daerah yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Kendala-kendala patut dicermati sehingga tak mengganggu pelaksanaan tahapan Pilkada. “Tanpa adanya NPHD kita tidak bisa menyelenggarakan Pilkada. Kalau anggaran tidak cukup tentu akan menghambat penyelenggaraan Pilkada,” pungkasnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed