oleh

KPU Larang Mantan Terpidana Korupsi Daftar Calon Kepala Daerah

-Manokwari-600 views

MANOKWARI-KPU (Komisi Pemilihan Umum) tak memberi peluang kepada mantan terpidana korupsi mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan menegaskan, KPU akan langsung mencoret mantan terpidana yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah.

Wahyu Setiawan menganalogikan KPU sebagai koki yang meyajikan pilihan menu kepada masyarakat pemilih. “Memangnya tidak ada lagi orang yang baik di negeri ini sehingga mantan narapidana korupsi tentang dicalonkan? Orang baik masih banyak kok,” jelasnya.

KPU lanjut Wahyu Setiawan akan membuat regulasi yang mengatur tentang syarat calon kepala daerah. KPU RI akan membuat Peraturan KPU RI. Saat ini, KPU RI telah berkoordinasi dengan Kemendagri, Kemenkumham.

Wahyu Setiawan kembali mencontohkan, mantan terpidana korupsi yang kembali maju  Pilkada dan terpilih, pada akhirnya ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam operasi OTT.  “Sudah ada contoh-contoh, mantan narapidana korupsi dan sudah di penjara, calonkan diri dan terpilih, tetapi kemudian kena OTT KPK. Apakah itu belum cukup? Mau tunggu apalagi,” jelasnya.

KPU lanjut Wahyu akan mendorong revisi UU Pemilu, salah satunya melarang narapidana korupsi mencalonkan dari pada Pilkada. “Yang melakukan perbuatan tercela saja tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala daerah apakah yang pernah melakukan korupsi. Orang pernah berzinah dan terbukti secara hukum juga tidak boleh mencalonkan diri. Lebih kacau lagi, sudah korupsi berzinah pula,” jelasnya kepada wartawan di dampingi Ketua  KPU Prov Papua Barat Amus Atkana, SPt, MM.

Selain mantan narapidana korupsi, yang juga dilarang mencalokan diri dalam Pilkada, mantan narapidana seksual terhadap anak, mantan narapidana bandar narkoba. “Jadi memperjuangkan tiga ini tidak boleh mencalonkan diri dalam Pilkada,” pungkasnya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed