oleh

KPPN Sosialisasi Pelaksanaan Anggaran Negara

-Ekonomi-54 views

Meski di tengah pandemi Covid-19, namun koordinasi pelaksanaan anggaran pada akhit Tahun Anggaran (TA) tetap terus berjalan, salah satunya melalui sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada akhir TA 2020 yang digelar oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong secara daring, pada Kamis (8/10).
Selain itu, koordinasi juga tetap dilakukan, mengingat daya serap realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan saat ini, 8 Oktober 2020 sudahm mencapai Rp 1,5 Triliun atau 63,9 persen dari pagu Rp 2,35 Triliun.
Kepala KPPN Sorong, Juanda menyampaikan, kegiatan sosialisasi yang rutin digelar tiap tahun ini diikuti oleh 88 pejabat perbendaharaan dari 118 satuan kerja (satker) se-Sorong Raya. Adapun tujuan kegiatan tersebut, untuk memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan anggaran negara di akhir tahun 2020.
“Dengan begini, diharapkan terdapat kesamaan pemahaman antara KPPN Sorong dengan seluruh satker mitra kerja dalam hal pelaksanaan anggaran baik dari sisi penerimaan, pengeluaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam tahun 2020,” jelasnya.
Dalam sosialisasi tersebut, ada beberapa isu yang dibahas yakni, pengajuan tagihan dan pencairan dana APBN, penerimaan perpajakan dan bukan pajak, dan jaminan pembayaran dan penyelesaian pekerjaan akhir tahun. Pembahasan tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, Edi Yuliana Putera dan Kepala Seksi Manajemen satker dan kepatuhan internal, Eko Prianggono.
Pada kesempatan tersebut, Juanda turut menghimbau agar satker yang penyerapannya masih dibawah 60 persen agar segera melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran di akhir tahun ini.
Melalui kegiatan tersebut, Juanda juga berharap agar Kuasa Pelaksanaan Anggaran (KPA) dapat melakukan tindakan persiapan dalam mengambil langkah-langkah seperti memperhatikan timeline batas pengajuan tagiah, rencana penarikan dana, laporan pertanggunjawaban bendahara dan lain sebagainya, agar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran 2020 terkoordinasi dengan baik.
“Dengan demikian diharapkan adanya sinergi yang baik diantara keduanya sehingga menghasilkan kinerja pelaksanaan APBN yang berkualitas, transparan dan akuntabel,” pungkas Juanda. (**/nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed