oleh

KPK Soroti Badan Pendapatan Daerah Kota Sorong

MANOKWARI – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memberi perhatian khusus kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Sorong. Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Wilayah VIII KPK  Maruli Tua mengatakan, perhatian ini terkait dengan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak.

Usai  menghadiri kegiatan Rapat Kordinasi Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, di kantor gubernur Papua Barat, Rabu (9/10), Maruli Tua mengatakan, antara potensi dengan riil pendapatan terjadi perbedaan signifikan. “Memang saat ini kami KPK sedang memberi atensi khusus kepada Bapenda Kota Sorong karena antara potensi dengan riil pendapatan ada perbedaan cukup signifikan,” kata Maruli Tua.

Maruli mengatakan, ada upaya-upaya lain yang sedang dilakukan KPK. Dia kembali mengingkatkan Bapenda Kota Sorong untuk berubah.  Tim Kosupgah KPK ini menegaskan, bila cara-cara atau manajeman lama masih diberlakukan Bapenda Kota Sorong, maka tinggal masalah waktu KPK akan mengambil langkah tegas. “Tanpa mendahului, kami mengingkatkan kembali Bapenda Kota Sorong untuk berubah. Karena memang hanya masalah waktu kalau masih tetap dengan operasional yang lama digunakan. Ya, ada akibat hukumnya,” tegasnya.

KPK lanjut Maruli, terus memantau dan menganalisis pemungutan pajak yang dilakukan Bapenda Kota Sorong. KPK masih perlu upaya lain untuk pembuktiannya. “Jadi, secara analisisnya ada potensi antara seharusnya yang diterima sesuai factual. Ada perbedaan yang cukup signifikan,” ucapnya.

Saat ini, KPK masih terus berupaya agar Bapenda melakukan perbaikan dalam pemungutan pajak. Menurut dia, upaya perbaikan atau pencegahan hasilnya cukup signifikan dalam optimalisasi pendapatan daerah. “Sekarang ini  masih dilakukan pencegahan. Sedangkan penindakan itu merupakan upaya terakhir,” tegasnya lagi.

Korsupgah KPK juga mensupervisi optimalisasi pendapatan Pemkab Manokwari. Saat ini sedang dipasang alat untuk memonitoring transaksi di sejumlah objek pajak seperti di hotel-hotel, rumah makan, dan parkiran bandara. “Dari pantauan sementara, ada perbedaan signifikan dalam optimalisasi pendapatan. Alat ini memaksa pelaku usaha untuk melaporkan sesuai dengan factual transaksinya,” ujarnya.

Maruli mengingatkan para pelaku usaha bahwa optimalisasi pendapatan agar pengusaha berusaha dengan tenang. Ada sanksi tegas kepada para pelaku usaha bila tak benar melaporkan dan setorkan pajak daerah. “Ada sanksi administrasi bahkan saksi pidana. Jadi, pelaku usaha di Kota Sorong dan Manokwari, jangan coba-coba mengakal-akali,” tandasnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed