oleh

KPK Sidak 5 Perusahaan Galian C

Dian Patria : Untuk 5 Perusahaan, Pajaknya Hitungan Kasar Kami Rp 30 Miliar Setahun

SORONG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Kota Sorong, Kemenko Polhukam, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, KPP Pratama Sorong, KSOP Sorong, unsur penegak hukum, serta Yayasan Auriga Nusantara, melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke beberapa lokasi tambang Galian C diantaranya PT Bagus Jaya Abadi, Lintas Arta Lestari, PT Davico Engineering, PT AKAM, PT PII Quarry.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria menyatakan, KPK mengingatkan bahwa pelanggaran kegiatan usaha bisa berpotensi diikuti oleh tindakan korupsi, khususnya pelanggaran yang terkait dengan lingkungan dan perpajakan. “Potensi pelanggaran terkait tata ruang, RTRW, lingkungan, teknik tambanganya, penggunaan kawasan hutan dan pajak. Aktivitas kegiatan ada di Kota Sorong tetapi NPWP berada di Jakarta. 5 Perusahaan di Tanjung Saoka tidak satu pun membayar pajak,”  katanya.

Dikatakannya, dalam dokumen RTRW Kota Sorong tahun 2014, lokasi kegiatan penambangan galian C di Tanjung Saoka merupakan kawasan hutan produksi terbatas dan sempadan pantai. Selain itu, terdapat proyek pemecah ombak Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2019-2020 yang menurut laporan, menggunakan pasir laut di lokasi.

Dalam kunjungan lapangan, KPK juga mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi aturan, antara lain menyiapkan kolam timbun, menutup bak truk, melunasi pajak galian C mengacu kepada Perda Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2020, serta menyampaikan salinan surat jalan di pos pantau setiap saat truk melintas dan mencantumkan volume pada bukti pembayaran pajak self-assesment.

“Kita minta untuk data ada 2 jetty dan memastikan volume angkutan galian c yang lewat jetty harus dilaporkan. Kita minta data 3 tahun terakhir. Perusahaan ini dekat kota. Jadi tanggal 30 Juni diberikan batas waktu untuk kota harus melaporkan progres volume truk yang lewat dari perusahaan berapa, dari kapal berapa. Kita akan minta datanya tiap bulan. Pemkot harus merubah tata cara penagihan pajak. Jadi pengusaha galian C tetap harus bayar pajak dan pajaknya 10% dari harga jual dikalikan volume,” tegasnya. 

Kepada Pemerintah Kota Sorong, KPK meminta untuk memastikan Bapenda menjadi penagih pajak dan dinas teknis mendukung data seperti volume tambang, serta memastikan pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak kooperatif. “Pemkot harus mengambil peran leadership. Pemkot harus berani dan tidak boleh lagi ada pembiaran terlalu lama, istilahnya orang itu bangun siang terus. Mari bangun pagi dan rubah semuanya, mari kerja yang benar. Termasuk pajak galian C yang bocor dari Saoka yang besar sekali. Kalau hitungan kasar kami Rp 30 miliar dalam setahun untuk 5 perusahaan galian C. Pos pemantauan merupakan usulan kita untuk memastikan seluruh truk galian C yang lewat harus didata volume muatannya,” tandasnya.

Asisten 1 Setda Kota Sorong, Rahman menyampaikan bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka untuk minerba mengacu kepada aturan di Pemerintah Provinsi, tetapi pajak di Pemerintah Kota. “RTRW Perda Nomor 5 tahun 2014 saat ini sedang proses revisi, RZWP3K kewenangan provinsi dan sedang dalam proses integrasi, tinggal 2 tahapan lagi. Pertambangan boleh dilakukan jika mempunyai izin dari pemerintah provinsi. Untuk masalah reklamasi kalau memang itu maanfaatnya untuk Kota Sorong lebih besar, maka dimasukan dalam RTRW,” ujar Rahman.

Rahman mengatakan bahwa kehadiran tambang, selain berdampak baik untuk ekonomi nasional juga berdampak baik pada ekonomi lokal. Namun faktanya, Pemkot telah dirugikan selama bertahun-tahun dan masyarakat juga terkena dampak. “Kita menyadari investasi harus tetap jalan namun lingkungan juga perlu tetap diperhatikan. Perlu dilakukan evaluasi perizinan dan juga setoran pajaknya,” ucap Rahman.

Plt Direktur PPSDK Kementerian Kelautan dan Perikanan, Eko Rudianto mengatakan bahwa model kolaborasi perlu terus didorong karena sumber daya alam harus dijaga. Ditambah dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja, pelanggaran tidak semata-mata ujungnya pidana tetapi untuk kasus yang merusak, membahayakan lingkungan dan manusia, bisa langsung diutamakan pidana. Sebab menurutnya, fokus hukum pidana tidak menyelesaikan masalah dampak di lapangan.

“Pencemaran dan perusakan untuk kasus sumber daya alam itu bagai 2 anak kembar. Koordinasi penting agar menyepakati siapa berperan apa. Orang melanggar itu bisa bermacam-macam, karena tidak tahu, karena kebutuhan, karena keinginan. Sanksi administrasi sekarang itu ada dendanya,” kata Eko.

Di sisi lain, Kepala Loka PSPL Sorong Santoso menyampaikan bahwa mengacu pada dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3-K Provinsi Papua Barat, lokasi penambangan sejumlah perusahaan galian C merupakan Kawasan Strategis Nasional-Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati KSN09 dan Kawasan Sempadan Pantai. “Kegiatan yang tidak diperbolehkan di kawasan pariwisata salah satunya pembuangan sampah dan limbah. Namun kami tidak bisa menindaklanjuti karena menyangkut wilayah darat dan Alhamdulilah saat ini semua instansi ada sehingga bisa berkolaborasi. Diperlukan informasi dan data dari instansi yang hadir untuk tindaklanjut kasus yang terjadi,” ujar Santoso.

Mewakili KPP Sorong, Bambang Setiawan mengatakan bahwa kegiatan ini dapat jadi mirroring untuk wilayah lain terutama untuk kepatuhan beberapa perusahaan yang belum melaporkan SPT-nya. Dia menjelaskan bahwa untuk pembayaran pajak keseluruhan baik itu 21, 22, 23, PPN final, PPN impor, dan lainnya, mengalami penurunan di tahun 2020 dan berdampak pada penerimaan negara. “Terkait sektor PBB-P5L, ada perbedaan antara luas IUP yang jauh lebih besar dibandingkan dengan SPOP. Karenanya, koordinasi dalam hal ini perlu dilakukan karena luasan IUP yang ada di lapangan dengan yang dilaporkan berbeda,” jelasnya. (zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed