oleh

KPK Minta Pemprov Moratorium Pengadaan Kendaraan Dinas

-Manokwari-527 views

MANOKWARI- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) meminta pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota untuk memoratorium atau menghentikan sementara pengadaan kendaraan dinas. Koordinator Wilayah VIII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution menyarankan, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat menarik kendaraan dinas dari mantan pejabat atau pensiunan.

Penggunaan kendaraan dinas harus dioptimalkan. Seorang pejabat eselon II, III hanya bisa membawa 1 kendaraan dinas, pejabat eselon III, IV dan staf tak dipernankan mendapat  mobil dinas. Kendaraan dinas yang ditahan mantan pejabat atau  pensiunan agar ditarik. “Kendaraan dinas yang ada ini ditarik dan dioptimalkan. Jangan yang lama belum beres, mau beli lagi,  jangan ya,” pesan Adliansya kepada gubernur dan para bupati/walikota pada Rapat  Koordinasi Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah, di kantor gubernur Papua Barat, Rabu (9/10).

Adliansyah mempertanyakan kebijakan pemerintah daerah yang menghibahkan aset. Menurutnya aset tak dapat dihibahkan kepada pihak ketiga. Yang dihibahkan itu aset tak digunakan lagi.  “Tolong lah, lihat Permendagrinya. Saya tahu persis sulit sekali  menghibahkan aset. Yang namanya aset itu harus dioptimalkan,” katanya.

Korsupgah KPK mengatakan, yang dihibahkan itu konteksnya anggaran sehingga pemerintah daerah harus hati-hati. Adliansyah mendengar ada rumah jabatan yang dihibahkan. Dia meminta agar penghibahan rumah  jabatan tersebut dikembalikan. “Jangan coba-coba hibahkan rumah jabatan, kembalikan itu. Hati-hati mengalihkan aset kepada pihak lain,” katanya.

Sementara itu, Pemprov Papua Barat telah menarik 222 unit kendaraan dinas dari para pejabat dan ASN. Gubernur Drs Dominggus Mandacan, Koordinator Wilayah VIII Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, Adliansyah Malik Nasution, Kajati Papua Heffinur dan para pejabat menyempatkan diri melihat kendaraan diparkir di lapangan.

Berbagai jenis kendaraan, hilux, rush, inova, terios, ford, avanza, dan lainnya. Semua berplat merah. “Sudah banyak yang mengembalikan, termasuk dari mantan ketua MRP, mantan pimpinan DPR dan mantan pejabat lainnya,” ujar Gubernur.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed