oleh

KPK Kawal Pengelolaan Dana Otsus

MANOKWARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal optimalisasi pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua. Direktur Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah V, Budi Waluya menuturkan, KPK ini dana Otsus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

KPK telah melakukan supervisi  penganggaran pemerintah daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertangungjawaban. Yang disupervisi bukan  hanya dana Otsus, tetapi juga optimalisasi pendapatan daerah. ‘’Kita akan terus kawal supaya dan Otsus yang  sudah dikucurkan pemerintah ini benar-benar termanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya kepada wartawan di kantor gubernur.

Menanggapi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) soal penyimpangan dana Otsus mencapai 1,8 triliun seperti dibeberkan Karoanalis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko, Direktur Korsupgah KPK Wilayah V ini mengatakan, jajarannya siap mendukung bila ada penegakan hukum. KPK siap mensupervisi bila dibutuhkan dalam penanganan dugaan penyimpangan dana  Otsus ini. “Kita akan melihat. Kalau itu sudah dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum yang lain, maka kita (KPK) akan melakukan supervisi. Kalau misalnya ada hambatan dalam proses penyelidikan kita coba membantu, hambatannya dimana,” ujarnya.

Budi Waluya mengatakan, KPK melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, Polri dan Kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi di daerah. ‘’Supaya mereka (penegak hukum) dapat bekerja professional, tidak ada intervensi dari pihak lain,’’ tuturnya.

Pada kunjungan di Manokwari, KPK telah melakukan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum (Polri dan Kejaksaan), APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah) dan BPKP. Koordinasi dimaksudkan, agar dalam penanganan tindak pidana korupsi tidak terjadi tumpang tindih. ‘’Jangan saling berebut perkara, tetapi tolong dikoordinasikan,’’ ucapnya.

Seperti dilansir sejumlah media nasional, Karoanalis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko mengungkap dugaan terjadi penyimpangan dana otonomi khusus (Otsus) Papua. Kartiko menyebut dana otsus Papua harus digunakan untuk menyelesaikan konflik hingga menyejahterakan masyarakat Papua. Sudah Rp 93 triliun dana Otsus digelontorkan untuk Papuam dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun, ada permasalahan penyimpangan anggaran utama. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed