oleh

KPK Evaluasi Penerapan Pemberian TPP ASN

-Manokwari-1.574 views

MANOKWARI-KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengevaluasi standar penerapan TPP (tunjangan perbaikan penghasilan) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. 

Selama ini besaran TPP diberikan berdasarkan jabatan eselon IIa Rp 35 juta, eselon IIb Rp 25 juta, eselon III Rp 17.500.000, eselon IV Rp 10 juta dan staf golongan IV Rp 6.500.000, staf golongan IIIa Rp 4 juta, staf golongan II Rp 3 juta dan staf golongan 1 Rp 2,5 juta.

“Yang berlaku saat ini pemberian TPP berdasarkan jabatan dan golongan, sama rata. Nah, dengan sistem baru nanti besar-kecilnya TPP akan mengikuti beban tugas dan tanggung jawab. Seperti pada jabatan eselon II tidak semua mendapatkan TPP yang sama, tetapi berdasarkan tanggung jawabnya,” jelas Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Papua Barat Drs Yustus Meidodga.

Yustus Meidodga mengatakan, KPK ingin mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat di tahun 2020 sudah menggunakan e-kinerja. Besaran TPP yang diterima ASN akan didasarkan pada kinerja yang setiap hari dilaporkan secara elektronik.

“KPK melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemberlakuan pembayaran TPP (tunjangan perbaikan penghasilan). TPP akan berdasarkan beban kerja,” katanya kepada Radar Sorong, di ruang kerjanya, Senin (21/10/2019).

Dengan penerapan e-kinerja sebagai dasar pembayaran TPP, Yustus menghimbau para ASN untuk mulai merubah budaya kerja ke arah lebih baik. Absensi kehadiran yang diberlakukan selama ini dalam pembayaran TPP tetap menjadi penilaian ditambah dengan beban kerja.

ASN tak hanya dituntut masuk kerja setiap hari tetapi juga melaporkan apa  yang dikerjakan setiap harinya. “Laporan kinerja harus ada setiap hari yang dilaporkan secara online. Ini diterapkan atas hasil evaluasi KPK. ASN yang rajin dan punya tanggung jawab besar akan mendapatkan TPP lebih besar,” jelasnya.

KPK memberi kesempatan kepada BKD untuk mensosialisasikan e-kinerja ini kepada para ASN. Direncanakan akan mulai diberlakukan pada Januari 2020.  Di setiap OPD akan ditunjuk seorang staf sebagai operator e-kinerja.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed