oleh

KPK Awasi Dana Otsus

MANOKWARI – Ketua STIH Manokwari, Filep Wamafma,SH,MHum menilai kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pengawasan dana otonomi khusus di Papua dan Papua Barat perlu diapresiasi. Lembaga antirasuah ini memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting dan besar, karena fungsinya tidak saja penindakan tetapi juga pencegahan.

Dia menjelaskan, apa yang dilakukan oleh KPK saat ini adalah pencegahan korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara/daerah khususnya dana Otonomi Khusus. ‘’Kita perlu apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Parat dan Papua yang dengan cepat menanggapi saran dan rekomendasi KPK,’’ ujarnya, Rabu (7/8).

Walaupun demikian lanjut Filep, KPK pun seharusnya menghargai hak Otonom Khusus Pemerintah Provinsi Papu Barat dan Papua. Artinya, hal-hal yang terkait kebijakan afirmasi kepala daerah perlu dipahami dengan bijak termasuk perencanaan, pengelolaan dan penggunaan  dana Otsus.

Terkait pengelolaan dana Otsus melalui Bank Papua, Filep menilai sangat tepat mengingat  pemegang saham mayoritas adalah  pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di tanah Papua. ‘’Yang menjadi persoalan adalah bank berdasarkan UU No 10 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mengatur tentang jasa-jasa perbankan misalnya kredit, deposito, giro, dll. Jika KPK sarankan agar dana Otsus dikelola oleh Bank Papua, akan bagaimana pengaturannya,’’ tandasnya.

Menurutnya, perlu didiskusikan lebih lanjut tentang konsep ini. Pemerintah provinsi diberikan hak otonomi khusus dalam mengelola anggaran sejak tahun 2001 sampai dengan saat ini. Jelang akhir anggaran Otsus, mesti ada program Otsus yang dapat berkelanjutan.

Filep mengatakan, ada suatu pemahaman dana Otsus yang berbeda-beda. Bagi masyarakat (Orang Asli Papua), dana Otsus adalah uang kompensasi kasus-kasus pelanggaran HAM selama Papua bergabung dalam bingkai NKRI. Bagi pemerintah pusat merupakan anggaran untuk percepatan pembangunan, bagi pemerintah provinsi dan kabupaten dana Otsus sebagai suatu sumber pendapatan asli daerah. 

‘’Dengan pemahaman yang berbeda, tentu berdampak atau berpengaruh terhadap  upaya mewujudkan rencana KPK tersebut. Oleh sebab itu, sepanjang masih ada pemahaman yang berbeda, maka dana alokasi dana Otsus tetap akan menjadi perdebatan yang panjang dan tidak ada ujung akar penyelesaiannya,” ujarnya.

Filep berpendapat, pengelolaan dana Otsus itu simpel saja, bagaimana OAP merasa turut merancang, menggunakannya dan terlibat sebagai subjek utama dalam aktifitas Otsus. Jika pemerintah dan KPK ingin melibatkan Bank Papua maka perlu diatur dengan baik rumusan pengelolaan dana otsus melalui Bank Papua. 

Filep mengatakan, sebenarnya sangat mudah menyusun Perencanaan Anggaran Otsus karena secara detail telah diatur dalam Pasal 34  ayat 3 huruf e Penerimaan Khusus dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus  yang besarannya setara dengan 2%  yang terutama digunakan untuk Pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Sedangkan  pasal 34 ayat 3 huruf f dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dengan DPI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran, yang ditujukan untuk pembiyaan pembangunan infrastruktur dari perintah UU  otsus. 

‘Di sinilah letak persoalan saat ini yg perlu di evaluasi apakah dana otusus penggunaannya telah sesuai dengan amanat UU Otsus. Jika tidak atau belum sesuai maka hal inilah yang menjadi kewajiban semua Pihak terutama KPK untuk mengawasi perencanaan penggunaan dana Otonomi Khusus sesuai dengan amanat UU Otsus agar perencanaannya berdasarkan amanat pasal 34 ayat 3 huruf e dan f,’’ bebernya.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed