oleh

Kotak Kosong Boleh Disosialisasikan

-Metro-42 views

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati serentak Tahun 2020 di wilayah Provinsi Papua Barat terdapat sembilan kabupaten termasuk kabupaten Raja Ampat, dan saat ini dalam pelaksanaan tahapan kampanye sejak 26 September 2020 lalu dan akan berakhir pada 5 Desember 2020 mendatang. Dimana Pilkada kabupaten Raja Ampat kali ini hanya, terdapat Pasangan Calon (Paslon) tunggal melawan kolom kosong/kotak kosong. 

“Tentunya, daerah yang sedang melaksanakan Pilkada hanya satu paslon tunggal perlu, menyesuaikan diri dengan ketentuan ataupun peraturan-peraturan yang berlaku dalam PKPU No 14 Tahun 2015 perubahannya PKPU No 13 Tahun 2018 yang menjabarkan secara detail bahwa, satu paslon dapat melaksanakan pemilihan dengan lawannya yaitu, kolom kosong atau yang biasa disebut kotak kosong,”jelas Ketua KPUD Raja Ampat melalui Divisi Hukum dan Pengawasan, Muslim Saefuddin, SH kepada Radar Sorong dikantor KPUD Raja Ampat, Sabtu (10/10).

Menurutnya, Pilkada dengan satu palson ini baik paslon maupun tim kampanyenya, bisa melakukan kampanye yang sifatnya dibatasi maksimal jumlah pertemuan sebanyak 50 orang dan memenuhi protokoler Covid-19 yaitu peserta yang hadir perlu hendaknya dilengkapi alat pelindung diri minimal menggunakan masker, hand sanitizer dan jaga jarak.

 Disamping itu, bagi orang per orang, kelompok, organisasi, ataupun masyarakat hingga simpatisan ketika melakukan sosialisasi tentang kolom kosong/kotak kosong. Kata Muslim, tidak dilarang karena menurutnya, di dalam PKPU No. 13 Tahun 2018 serta UU No 10 Tahun 2016, tidak ada batasan untuk melarang siapa saja mensosialisasikan kolom kosong/kotak kosong. 

“Jadi, yang bisa berkampanye hanya Paslon untuk menyampaikan program-program ataupun keberhasilannya. Tetapi Kolom Kosong/Kotak Kosong tidak berkampanye. Namun, di sisi lain, boleh mensosialisasikan. Keduanya-pun merupakan bagian dari demokrasi yang telah diatur. Selain peserta Paslon ataupun kolom kosong/kotak kosong keabsaan keduanya sama-sama sah memilh paslon sah maupun memilih kolom kosong/kotak kosong-pun juga sah dan itu dikembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih nanti,”paparnya

Muslim menambahkan, bedasarkan, PKPU No 13 Tahun 2018 menjabarkan bahwa, Paslon ketika menang dalam pemilihan, dan memenuhi kuota perolehan suara sah 50 persen plus 1 (satu) dari total suara yang ada. Maka, seterusnya KPU Raja Ampat melalui pleno akan menetapkan paslon tersebut sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

 “Sedangkan, jika Kolom Kosong/Kotak Kosong menang dalam pilkada ini, KPU Raja Ampat hanya melaksanakan Pleno yang sifatnya menunda dan berkordinasi dengan KPU RI untuk melaksanakan pilkada berikutnya. selanjutnya, KPU RI berkordinasi dengan Kemendagri, untuk menurunkan pejabat sementara (Pjs). Pjs yang telah ditunjuk agar menyiapkan pemilukada periode berikutnya yang terdekat untuk dilaksanakan. Itulah, mekanisme dalam pelaksanakan pilkada hanya dengan satu paslon,”urainya. (hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed