oleh

Korupsi Bidang Kesehatan Memprihatinkan, Modusnya Berkembang

-Ekonomi-147 views

Korupsi di Indonesia menjadi permasalahan yang amat serius namun tak juga ditakuti para pelakunya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah mendapati banyak kasus korupsi di berbagai bidang termasuk salah satunya kesehatan.
Kunto Ariawan selaku Direktorat Pengendalian dan Pengembangan KPK yang turut menjadi pemateri dalam acara workshop media bersama BPJS Kesehatan, Kamis (22/10) mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, modus korupsi di bidang kesehatan kini makin beragam.
“Tak hanya dari segi sarana prasarana saja, modusnya berkembang. Ada yang namanya pasien palsu, tidak adanya nakes, adanya tagihan berlebih yang ditujukan kepada BPJS Kesehatan, dan yang lainnya”, bebernya.
Dikatakannya, berapa modus korupsi di bidang kesehatan juga ternyata dipengaruhi oleh sifat sektor kesehatan sendiri yang memang tidak pasti. Dirinya kemudian mengaitkan alasan ini terhadap kasus korupsi utilisasi operasi katarak sejak tahun 2014-2017 lalu yang menelan anggaran hingga mencapai Rp 6,16 triliun.
Hal ini kemudian menjadi temuan karena adanyadanya indikasi treatment yang tidak perlu berupa posedur laser setelah operasi katarak dan fragmentasi berupa operasi katarak yang kurang lebih harus dilakukan dua kali oleh setiap pasien. Utilisasi pelayanan fisioterapi melebihi rekomendasi PERDOSRI yakni 8-12 kali. Hal ini kemudian dicatat sebagai indikasi korupsi dalam bentuk pelayanan yang tidak perlu (unnecessary treatment)
“Memang tidak ada aturan baku berapa kali diperlukan fisioterapi, karena disesuaikan kondisi pasien juga. Namun seharusnya kisaran hanya ada di angka 8-12 kali. Tapi faktanya kami menemukan ada layanan yang dilakukan kepada pasien hingga 27 kali dalam sebulan, luar biasa sekali ini,” jelas Kunto Ariawan.
Kasus tersebut adalah salah satu contoh temuan KPK yang terbilang luar biasa gilanya. Dalam kesempatan live zoom tersebut, Kunto Ariawan selaku perwakilan dari KPK mengutarakan bahwa pentingnya media dan stakeholder lain dalam mengawal keperuntukkan dana jaminan sosial di bidang kesehatan ini.
“Itu baru satu contoh, banyak yang lain. Saya sampaikan ini kepada rekan-rekan juga kepada media, agar kita bisa sama-sama mengawal ini. Media paling penting, karena kasus seperti ini tidak mungkin terpublish tanpa kontribusi dari media. Temuan itu harus dipublikasikan supaya menjadi pembelajaran bagi yang lain,” tutupnya mengakhiri pemaparan materi. (ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed