oleh

Korban Banjir Tuntut Pemerintah Rp 145 Miliar

SORONG – Masyarakat Kelurahan Matalamagi Km 10 yang selama ini menjadi korban banjir, menggugat pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD Papua Barat, DPRD Kota Sorong dan Polda Papua Barat, untuk bertanggung jawab atas kerugian yang selama ini dirasakan masyarakat akibat dampak banjir beberapa tahun terakhir ini. Gugatan tersebut sudah bergulir dan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong.

Untuk ‘melawan’ pemerintah di meja per­sidangan, masyarakat Kelurahan Matalamagi yang diwakili 10 orang penggugat, menunjuk 6 kuasa hukum yang tergabung dalam Tim ­Advokat Perduli Lingkungan, untuk ­membantu mereka memperjuangkan haknya. Total ­gugatan masya­rakat sebesar Rp 145.634.395.000 diantaranya kerugian materil sebesar Rp 561.595.000 dan kerugian immateril sebesar Rp 145.072.800.000.

Perwakilan Tim Advokat Perduli Lingkungan, M. Husni,SH menjelaskan, pihaknya menerima kuasa sejak 2 November 2020. Persidangan pertama sudah berlangsung sejak 23 November 2020 hingga persidangan kelima pada 1 Februari 2021, namun sepertinya proses sidang ini hanya berjalan di tempat lantaran masih dalam posisi yang sama yakni masalah legal standing atau surat kuasa. 

Padahal dari sisi penggugat sudah memenuhi persyaratan surat kuasa, bahkan 10 penggugat pun sudah diperiksa. Namun sayangnya saat sidang kelima dari pihak DPR Provinsi Papua Barat (Tergugat 3) belum memberikan surat kuasanya padahal tergugat lainnya sudah memiliki surat kuasa. 

Akhirnya sidang yang seharunya berlanjut, diundur hingga Kamis (4/2) dengan alasan bahwa DPR Provinsi Papua Barat belum menyetorkan surat kuasa dan masih diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis, Vabiannes S. Wattimena, didampingi Hatija Paduwi (Hakim Anggota 1) dan Muslim Sidiki (Hakim Anggota 2). “Tapi dengan kesepakatan bahwa bila tidak disetorkan surat kuasa pada Kamis nanti maka persidangan tetap berjalan dan DPR provinsi dianggap tidak menggunakan haknya,” jelasnya kepada Radar Sorong, kemarin.

Husni mengaku pihaknya pun sudah menyatakan keberatan terhadap kesempatan tersebut, sebab sudah lima kali persidangan masih sebatas membahas surat kuasa. Seharusnya, pemberian kuasa sudah harus rampung di persidangan pertama sehingga ketika masuk di persidangan ke lima, seharusnya dalam tahapan mediasi. “Kami memang keberatan dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim karena pada sidang sebelumnya, walaupun sidang kali ini Hakimnya diganti tapi dijadwalkan hari ini sudah harus memyetorkan surat kuasa dari tergugat,”terangnya.

Perkara ini tambah Husni, masuk dalam kategori perkara tidak seimbang lantaran masyarakat melawan pemerintah. Seharusnya DPR provinsi sebagai keterwakilan masyarakat bisa mengambil andil besar lantaran ini merupakan keluh kesah masyarakat. Masyarakat merupakan korban sehingga DPR selaku keterwakilan rakyat pun sudah harus siap. “Kami berharap pada sidang besok permasalahan kuasa sudah selesai dan proses persidangan bisa dilanjutkan sebagaimana mestinya,”tuturnya.

Masyarakat sambung Husni, menggugat 9 instansi diantaranya tergugat pertama, Presiden RI Cq Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tergugat kedua Gubernur Provinsi Papua Barat, tergugat tiga, DPRD Provinsi Papua Barat, tergugat empat, Gubernur Provinsi Papua Barat, Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat. Tergugat lima Wali Kota Sorong, tergugat enam DPRD Kota Sorong, tergugat tujuh Wali Kota Sorong Cq Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tergugat ke delapan Kepala Kepolisian Negara RI daerah Papua Barat serta ke sembilan Presiden Republik Indonesia Cq Menteri Lingkungan Hidup kehutanan Republik Indonesia Cq Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Maluku dan Papua. 

“Kami ajukan 10 orang wakil kelompok yang termasuk korban dan dalam class action mereka sebagai wakil kelompok yang mewakili seluruh masyatakat yang ada di Kelurahan Matalamagi, mereka pun sudah diperiksa dan mereka tidak ada masalah,”ungkapnya.

Sementara itu perwakilan kelompok, Abdullah mengharapkan agar sidang berikutnya permasalahan tersebut cepat terselesaikan karena ia sudah sangat lelah. Abdullah menginginkan agar salah satu penyebab terjadinya banjir di Kelurahan Matalamagi yakni galian C, benar-benar harus ditutup. “Selama ini saya sudah begitu sabar menerima banjir ini dan kerugian saya pun sudah terlalu banyak,” tukasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed