oleh

Konsisten Alokasikan APBD untuk Program JKN-KIS

-Ekonomi-89 views

SORONG – Pemerintah Kabupaten Maybrat konsisten untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Hal tersebut diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Maybrat, Engelbertus Turot dalam pertemuan forum kemitraan pemangku kepentingan utama Kabupaten Maybrat.

“Menanggapi perihal alokasi APBD Kabupaten Maybrat, kami telah mengeluarkan untuk pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Maybrat, dan kami konsisten untuk itu. Dengan adanya Program JKN-KIS, kini masyarakat Kabupaten Maybrat dapat terlindungi dan terjamin kesehatannya. Tentunya dengan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Ia mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan layanan yang prima bagi masyarakat tanpa menyusahkan mereka. Dengan adanya kemitraan antara Pemkab Maybrat dengan BPJS Kesehatan, ia berharap masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang baik dan bisa diandalkan.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Maybrat, Adhyatma Mujahid mengungkapkan bahwa pelaksanaan program JKN-KIS memang tidak lepas dari dukungan berbagai pemerintah daerah, fasilitas kesehatan dan seluruh stakeholders yang terkait. Oleh karenanya, adanya forum tersebut diharapkan menjadi wadah untuk evaluasi dan koordinasi bersama kami pihak pemerintah daerah, BPJS Kesehatan serta mitra lainnya.

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Guna mengawal pelaksanaan JKN-KIS, BPJS Kesehatan rutin melakukan forum bersama para pemangku kepentingan agar dalam prosesnya dapat berkoordinasi lebih baik lagi untuk mutu pelayanan Program JKN-KIS. Kami berharap ini bisa bisa memperkuat sinergi bersama untuk pelaksanaan Program JKN-KIS di Kabupaten Maybrat yang lebih optimal lagi,” ujar Adhyatma Mujahid.
Dalam forum tersebut, Adhy menyampaikan ada beberapa poin penting dalam melaksanakan Program JKN-KIS di Kabupaten Maybrat. Hal tersebut meliputi penambahan anggaran APBD, pengusulan open flag Universal Health Coverage (UHC) untuk Kabupaten Maybrat, komitmen dan rencana beroperasinya rumah sakit di Kabupaten Maybrat, serta kepesertaan terkait tenaga honorer, kepala desa maupun ijin badan usaha. (*/ayu)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed