oleh

Konservasi Indonesia PB Sosialisasi RKTP

-Metro-109 views

SORONG-Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang mendukung visi provinsi pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Papua Barat akan terbitkan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) 2021-2040 sebagai arahan pengelolaan hutan di Papua Barat, untuk selanjutnya dijabarkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPJHP) yang disusun oleh 21 Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) di seluruh Papua Barat. 

“Dokumen RKTP merupakan kebijakan tingkat provinsi dalam pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang serta potensi hutan dan kawasan hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan kawasan hutan dalam skala provinsi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun,” kata Kadis Kehutanan PB, Hendrik Runaweri, S.Hut saat ditemui usai sosialisasi RKTP PB 2021-2040 di salah satu hotel Sorong, Jumat (4/12/2020).

Lanjutnya, Dokumen ini akan menjadi arahan makro indikatif di tingkat provinsi, yang mengedepankan multi-guna hutan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat setempat, serta selaras dengan potensi, komitmen pemerintah, dan partisipasi publik dalam pembangunan berkelanjutan. 

“Masih ada 93% hutan di Papua Barat, luas kawasan hutan kita ada 8.7 juta hektar dari 10,4 juta hektar dari luas daratan. Melindungi hutan di Papua Barat secara teknis dengan adanya rencana kehutanan tingkat provinsi ini, semua kegiatan mengarah ke RKTP. Jadi tidak boleh keluar dari RKTP. Kemudian kebijakan Gubernur adalah kawasan lindung itu 70% dari luas kawasan hutan. Sehingga kita juga mengarah ke situ. Sekarang sudah kurang lebih 67%,” jelasnya.

Kepala Dinas Kehutanan PB Hendrik Runaweri menjelaskan penyusunan RKTP yang bersifat partisipatif ini merupakan upaya Pemda untuk mengelola sumber daya hutan secara terpadu, memastikan agar hutan dapat berkelanjutan dan masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraannya dari sektor kehutanan. 

“Dalam RKTP 2021-2040 ini, Pemerintah Daerah melakukan tumpang susun (overlay) beberapa peta tematik yang menghasilkan klasifikasi 6 arahan spasial sektor kehutanan di Papua Barat yang meliputi kawasan untuk konservasi, kawasan untuk perlindungan hutan alam dan lahan gambut, kawasan untuk pengusahaan skala besar, kawasan untuk pengusahaan skala kecil, kawasan untuk rehabilitasi dan kawasan untuk non kehutanan,” jelasnya. 

Sebagai mitra Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mendukung proses penyusunan RKTP 2021-2040, perwakilan Conservation International Indonesia, Yance de Fretes selaku West Papua Senior Landscape Program Manager, mengatakan bahwa RKTP menjadi pondasi awal yang kuat untuk mengelola hutan Papua Barat sesuai semangat Perdasus Pembangunan Berkelanjutandan amanat peraturan perundang-undangan. 

Lanjutnya, Sebagaimana diketahui, penyusunan RKTP merupakan mandat dari UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan,  Peraturan Pemerintah No.44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Peraturan Menteri No.P.41 tahun 2019, yang disusun oleh instansi provinsi yang membidangi urusan kehutanan dan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

“Hasil analisis spasial berdasarkan kriteria 6 jenis arahan pemanfaatan Provinsi Papua Barat menghasilkan dua kawasan dominan yaitu kawasan untuk perlindungan hutan alam dan gambut seluas 3.550.761 ha (34.52%) dan kawasan untuk konservasi seluas 3,123,184 ha (30.36%) yang terdiri dari kawasan untuk konservasi daratan dan perairan. Tujuan utama kawasan untuk perlindungan hutan alam dan gambut juga diarahkan untuk penyediaan karbon,” katanya.(zia)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed