oleh

Kompak Tolak UU Otsus

Kalau Hanya Revisi Pasal Pemekaran dan Anggaran

MANOKWARI – Ketua DPR  Papua Barat Orgenes Wonggor dan Ketua MRP PB Maxsi Ahoren secara tegas menolak UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua kalau hanya dilakukan revisi tentang pemekaran daerah dan anggaran (keuangan).  Kedua pejabat daerah  ini meminta agar revisi UU Otsus tak sebatas pada anggaran dan pemekaran wilayah, tetapi secara luas, termasuk soal kewenangan pemerintah daerah.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Pernyataan Ketua DPR PB dan Ketua MRP PB ini disampaikan pada Rapat Dengan Pendapat Umum Panitia Khusus (Pansus) RUU Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang berlangsung di kantor Gubernur Papua Barat, Senin (3/5).

RDP dipimpin Ketua Pansus Komarudin  Watubun, dihadiri anggota DPR RI lainnya, Agung Widyantoro, MY Esti Wijayanti, Putra Nababan, Drs Agun Gunanjar Sudarsa, Sodik Mujahid, Rico Sia, Nurhuda, Heru Widodo, Vera Vebyanthy, Rofiq Hananto, Guspardi Gaus, dan Nurhayati.  Turut hadir Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, Dirjen Otda Kemendagri Drs Akmal Malik,MSi, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, Kapolda Irjen Pol Dr Tornagogo Sihombing, Kajati Papua Barat Wilhelmus Lingitubun, Kabinda, Rektor Unipa Dr Meky Sagrim, asosiasi bupati/walikota, asosiasi pimpinan DPRD kabupaten/kota serta sejumlah tokoh masyarakat.

Ketua DPR PB menyatakan, Otsus tak hanya bicara soal pemekaran wilayah dan anggaran, tetapi masih banyak hal patut menjadi perhatian, seperti soal kewenangan pemerintah daerah (gubernur, bupati/walikota), juga termasuk pembentukan partai politik lokal.

Ketua MRP PB lebih tegas lagi. Menurutnya, sejak awal penyusunan draf revisi UU  Nomor 21 Tahun 2001 sudah sangat salah, tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Dia bahkan menilai, penyusunan draf revisi RUU Otsus ini dilakukan oleh pihak yang tak memahami kondisi di Papua. “Yang bukan punya rumah sibuk,” ucapnya.

Maxsi Ahoren mengatakan, MRP PB telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri Dewan Adat Papua (DAP) di wilayah Provinsi Papua Barat, semuanya menolak Otsus. Selain itu, MRP PB telah meminta waktu bertemu Presiden RI namun sampai sekarang belum direspon. MRP PB juga mengusulkan agar digelar dialog antara Jakarta-Papua menyeluruh membicarakan masalah Papua, juga tidak ditanggapi.  “Saya mau katakana bahwa Mendagri atas kemauan sendiri mau melakukan perubahan 2 pasal, yaitu Pasal 34 soal anggaran dan Pasal 76  soal pemekaran, UU Nomor 21 Tahun 2001,” tandasnya.  Ketua MRP PB menegaskan, yang diinginkan adalah kewenangan lebih luas, baik dari sisi politik, ekonomi, pemerintahan dan lainnya. “Ini orang Papua merasa diperhatikan oleh negara,” tandasnya.

Ketua Pansus Komarudin Watubun mengapresiasi banyaknya masukan. Dia mengakui, RUU  Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua merupakan hak inisiatif pemerintah, hanya merevisi soal anggaran dan pemekaran wilayah. Namun setelah mendapatkan masukan dari pemerintah daerah, MRP PB dan DPR PB, ada pasal lain yang direvisi. “Kalau ada hal-hal yang belum diakomodir mari kita bicara,” ujarnya.

Namun politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, setelah disepakati, maka semua pihak harus berkomitmen, bahwa Merah Putih harus tetap berkibar di  Papua. “Hak dan kewajiban harus imbang, jangan hanya tuntut hak tetapi kewajiban tidak. Sama-sama kita jaga,” tegasnya.

Komarudin mengatakan, pembahasan RUU dimaksudkan untuk melahirkan hal-hal yang lebih positif. Selama 20 tahun pelaksanaan Otsus telah dilewati dengan kekurangan dan diharapkan untuk 20 tahun ke depan semakin lebih baik.

Dia mengatakan, awalnya Pansus menjawalkan melakukan RDP Umum di dua kota di Papua Barat, Manokwari dan Kota Sorong. Namun karena pertimbangan  pandemi dipilih hanya Manokwari. Tim Pansus dibagi dua, satu tim lainnya ke Provinsi Papua. “Hari ini kita bicara perubahan UU Otsus setelah 20 tahun berjalan. Di dalamnya dititikberatkan pada pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kemajuan dan kepastian hidup ke depan harus lebih baik,” tandasnya.

Komarudin menilai isi UU Nomor 21/2001 sangat  baik, namun pelaksanaanya masih banyak mengalami hambatan. Dia mengilustrasikan susu namun banyak yang belum dinikmati. “Ada uang, tetapi mari kita perbaiki,” ujarnya.

Gubernur Papua Barat mengatakan, kehadiran Pasus DPR RI sangat penting untuk mendengarkan masukan terkait revisi UU Otsus Papua.  Dia menilai, kehadiran UU Otsus telah membawa perubahan pembangunan di Provinsi Papua Barat dibanding sebelum adanya Otsus. “Kehadiran Otsus Papua selama 21 tahun dapat memacu pertumbuhan pembangunan begitu cepat, mengalami peningkatan yang signifikan walaupun di sana sini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan,” kata Gubernur. 

RDP Umum ini diawali pemaparan tim asistensi dari Unipa disampaikan Rektor Unipa Dr Meky Sagrim. Dia menggambarkan kondisi IMP (indeks pembangunan manusia), kesehatan, pendikan OAP. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed