oleh

Komnas HAM Harap Tak Ada Pelanggaran HAM

JAYAPURA- Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia (Komas HAM)  Republik Indonesia, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengunjungi Polda Papua, dalam rangka membahas sejumlah persoalan yang akhir-akhir ini terjadi pada sejumlah daerah di Papua, Senin (14/10).

Dalam Kunjungan tersebut, Komnas HAM RI,  disambut langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw bersama Wakapolda dan para pejabat Utama, yang melakukan pertemuan di Ruang Cenderawasih Polda Papua.

Selain di ikuti oleh Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw, Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI. Herman Asaribab,  Ketua Komnas HAM RI,  Wakapolda Papua, Komisioner Komnas HAM RI, Ketua Perwakilan Komnas HAM RI di Papua serta para Pejabat Utama Polda Papua, Kodam XVII/Cenderawasih, Kapolres Jayapura Kota dan Kapolres Jayapura.

Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik dalam kesempatan tersebut  mengatakan terkait dengan beberapa aksi unjuk rasa rasisme di Papua,  menurut pihaknya eskalasinya cukup besar namun  harus dicarikan  solusi bersama bagaimana mencegah peristiwa tersebut tidak terulang lagi.

“Kami mendapatkan berbagai pengaduan terkait penanganan pengungsi, permintaan pembebasan terhadap anak-anak muda yang ditahan pasca unras dan  tugas kami memastikan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi dalam setiap penegakan hukum,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw,  mengatakan terkait dengan berbagai aksi unjuk rasa rasisme yang terjadi di Papua dan Papua Barat sudah  di ikuti oleh pihaknya. “Dari awal kejadian di Malang hingga aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di beberapa wilayah di Provinsi Papua, kami sudah  ikuti, ujanya

Selanjutnya, Kapolda Papua memaparkan terkait kasus unjuk rasa anarkis di Kabupaten Jayawijaya mulai dari kronologis awal kejadian hingga langkah-langkah penegakan hukum yang telah dilakukan serta upaya pemulihan Sitkamtibmas.

Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab mengaku Kodam XVII Cenderawasih, tugasnya adalah membantu dan mendukung  tugas-tugas Kepolisian dalam rangka penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang yang mempunyai peran vital adalah unsur pemerintah daerah namun fakta dilapangan  hanya TNI/Polri saja yang bekerja.(al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed