oleh

Komitmen Papua Barat Cegah Korupsi Dipertanyakan

MANOKWARI-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan keseriusan dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota dalam pencegahan korupsi. Pertanyaan ini dilayangkan lantaran hingga saat ini tindak lanjut dari rencana aksi pencegahan korupsi yang ditandatangani tahun lalu baru mencapai 16 persen. “Jadi, Pak Gubernur, yang kami sampaikan sederhana, apakah kita serius untuk mencegah korupsi,” ucap Maruli Tua, Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah Papua dan Papua Barat pada Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi di Provinsi Papua Barat, Kamis (1/8/2019) di kantor gubernur.

Maruli membeberkan, sejak rencana aksi pencegahan korupsi ditandatangani tahun lalu, tindak lanjut masih sangat rendah. Di Pemprov Papua Barat rencana aksi perencanaan dan penganggaran baru mencapai 16 persen, optimalisasi pendapaten daerah 10 persen. Lebih memprihatinkan lagi, rencana aksi pemberantasan  korupsi di Pegunungan Arfak (Pegaf) baru mencapai 1 persen, Manokwari Selatan 2 persen, Teluk Wondama 10 persen, Manokwari 16 persen dan Teluk Bintuni 20 persen. 

KPK lanjut Maruli, berupaya membantu pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk membangun sistem yang tepat guna mencegah korupsi. Memberantas korupsi penuh tantangan sehingga dibutuhkan kemauan, terobosan besar serta komitmen dari kepala daerah dan jajaran. 

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan dihadiri Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, para bupati di wilayah Manokwari Raya, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Wondama dan Teluk Bintuni. Juga dihadiri para sekda dan pimpinan OPD (organisasi perangkat daerah).

Sebelum ke Manokwari, tim Deputi Bidang Pencegahan KPK terlebih dahulu melakukan monitoring dan evaluasi di wilayah Sorong Raya, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Raja Ampat, Maybrat, Sorong Selatan dan Tambrauw. Persoalan yang ditemui di Sorong Raya dan Manokwari Raya mirip.

Maruli menuturkan, ketika mengecek aksi pencegahan korupsi di Provinsi Papua Barat, dirinya bertanya-tanya. ‘’Eee, Papua Barat  ini bagaimana  ini. Padahal April 2019 lalu ‘’ada pertobatanlah’’ tetapi sampai sekarang sudah 1 Agustus (tindak lanjut rencana aksi) paling tinggi 16 persen. Padahal angka-angka tadi masih pada tataran administrasi, belum pencegakan di lapangan,’’ tuturnya.

Temuan-temuan KPK di pemerintah daerah lanjut Maruli, mirip, menyangkut pengelolaan kas daerah, aset, hibah dan bantuan sosial. “Jadi Pak Gubernur, memang perlu ada perubahan radikal dari cara kita berbenah. Kalau masih seperti sekarang, di akhir tahun kita mungkin melihat tidak ada yang berubah,” tuturnya.

Tahun 2019 ini KPK fokus pada perbaikan pengelolan aset daerah, pendapatan asli daerah (PAD) dan pengelolaan sumber daya alam. KPK menemukan, PAD yang seharusnya masuk ke kas daerah tak diketahui. “Pendapatan daerah yang harusnya masuk ke kas daerah itu tidak tahu masuk kemana?,” ujarnya bernada tanya.

Maruli mengakatan, saat di Sorong, pihaknya mengevaluasi secara total PAD Kota Sorong. ‘’Bagaimana mungkin salah satu hotel besar di Kota Sorong hanya bayar pajak Rp 16 juta sebulan. Kalau dibagi 30 hari kira-kira Rp 500 ribu. Tidak mungkin hotel sebesar itu pendapatan perhari hanya Rp 5 juta. Kami (tim KPK) berempat nginap di sana sudah bayar Rp 5 juta,” bebernya.

Dia juga melihat pendapatan pajak hotel di Manokwari Rp 5-6 miliar pertahun. Maruli menilai tak mungkin hanya Rp5-6 miliar karena ada beberapa hotel besar seperti Swiss-belhotel, Aston Niu dan lainnya.  Maruli menegaskan, penggelapan pajak daerah masuk dalam ranah pidana. Pemerintah daerah dimintai untuk serius melakukan pungutan pajak hotel, restoran, rumah makan sehingga meningkatkan PAD. “Kalau PAD rendah maka dapat dipertanyakan kemana uang-uang itu? Seharusnya Kota Sorong, Manokwari dan juga Bintuni pendapatan dari pajak hotel bisa lebih besar,” tandasnya.

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan menuturkan, pihaknya akan berupaya melakukan perbaikan. Pencegahan korupsi  harus dimulai dari penganggaran, pengelolaan, penataan aset dan opitmalisasi pendapatan asli daerah. “Persentasi tadi (KPK) mendorong kita untuk meningkatkan. Soal pendapatan harus didata dengan baik, diterima dari siapa, sehingga semua orang bisa mengetahuinya. Sebelum akhir tahun kita akan benahi,” ucap Gubernur. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed