oleh

Komitmen Mudahkan Layanan Perpajakan Kendaraan

-Metro-596 views

TIMIKA – Kantor Samsat Se-Provinsi Papua berkomitmen untuk mempermudahan pelayanan perpajakan kendaraan. Dengan komitmen bersama untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada semua wajib pajak kendaraan, maka masyarakat (wajib pajak) bisa melakukan upaya pembayaran pajak sebelum jatuh tempo sampai pengurusan perubahan atau pengalihan kepemilikan kendaraan. 

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, MB Setiyo Wahyudi di sela-sela kegiatan koordinasi Kesamsatan se-Papua, Rabu (9/10) di Hotel Horison. 

Dari rapat koordinasi kesamsasatan di Papua ini, pihaknya melakukan pertemuan dengan instansi teknis terkait untuk membicarakan upaya pembebasan dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pembebasan pokok BPN 2 beserta denda. Dimana, denda ini di mulai pada 1 Agustus 2019.

Denda yang berlaku terhitung mulai 1 Agustus dan berakhir pada 29 November ini sebut Setiyo, diharapkan dengan adanya rapat koordinasi bersama kesamsatan yang melibatkan kepolisian dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas bersama jajarannya, Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Papua, Jasa Raharja dan Bank Papua diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan.

“Diharapkan dari rapat koordinasi ini, harapan wajib pajak ini dimudahkan,” ujar Setiyo. 

Dengan sisa waktu sampai November 2019, kepada masyarakat yang belum membayar pajak atau ingin mengurus perubahan kepemilikan segera bisa diurus di Kantor Samsat kabupaten masing-masing. Dari kepengurusan inilah, maka kepemilikan kendaraan menjadi jelas dan pasti. 

“Mudah-mudahan sisa waktu ini bisa dimanfaatkan dengan baik, pelunasan PKB nya tidak dikenakan dengan, pengalihan kepemilikan ke dua tidak dikenakan pokok BPN2 beserta dendanya jadi tidak dikenakan,” jelas Setiyo.

Sementara itu, Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM di kesempatan yang sama mengatakan, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi yang cukup signifikan adalah penerimaan Pajak Daerah khususnya PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Dengan diselenggarakannya rapat koordinasi ini Wabup Rettob berharap dapat terwujud satu komitmen dan koordinasi yang baik di antara aparatur kesamsatan, sehingga tercapainya kesamaan persepsi dan tindakan serta terjalinnya hubungan yang harmonis.

“Saya harapkan kesamsatan ini bisa mempunyai hubungan yang harmonis, karena akan berdampak pada peningkatan pelayanan kepada pemilik kendaraan bermotor,” imbuh Rettob.(ami)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed