oleh

Koalisi Masyarakat Sipil Minta Kasus FW Dikembangkan

-Metro-130 views

SORONG– Tujuh perwakilan organisasi yakni Papua Forest Watch, PBHKP, Pusaka, Auriga, JPIK, AMAN Sorong Raya dan Aman Malamoi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Sorong, meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengembangkan kasus penebangan liar kayu yang dilakukan oleh Direktur PT. Bangkit Cipta Mandiri (PT.BCM), FW.

Koalisi Masyarakat Sipil yang di wakili oleh Koordinator advokasi  Jefrianus Duwit, Koordinator Non Litigasi PBHKP Jein Robby A. Wosiri dan Ketua Aman Sorong Raya, Vecy Mobalen meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan kasus FW untuk melihat aktor yang terlibat. Koalisi juga meminta agar penyidik mengembangkan kasus dengan menggunakan pendekatan aturan hukum tindak pidana pencucian uang.

“Menelusuri transaksi kayu oleh PT BCM selama periode 2017-2019, menelusuri transaksi kayu oleh PT. BCM selama periode 2017-2019, dan meminta agar pihak aparatur penegak hukum terhadap kasus FW untuk mengabaikan status NPL sebagai alibi dari tindakan pembalakan liar yang dilakukannya,”jelas Jefrianus Duwit dalam Press Release di Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Kota Sorong, Selasa (4/8).

 Rilis tersebut diadakan, terkait kasus penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar yakni Direktur PT. BCM, FW sebagai terdakwa dan membacakan tuntutan Jaksa Penuntut umum atas dugaan pelanggaran Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang No.18 Tahun 2013 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). 

Koalisi Masyarakat Sipil pun menerangkan berdasarkan pantauan koalisi, masyarakat hanya memperoleh kompensasi antara Rp 100 hingga Rp 600 ribu per meter kubik kayu yang ditebang dari tanah Ulayat mereka. Padahal untuk satu meter kubik kayu di Papua maupun Papua Barat mencapai Rp 7 juta rupiah per meter kubik. 

“Jika tiba di luar Papua harga kayu itu akan berkali lipat. Pada situasi ini keuntungan terbesar bukan pada Orang Asli Papua. Selain itu, beberapa kasus terhenti pada aktor di Papua saja, padahal pasokan kayu di Papua tersebut berkaitan dengan permintaan dari luar Papua. Dalam hal ini sangat mungkin FW merupakan aktor lapangan,”ungkapnya.

Sementara itu, sambung Jefrianus Duwit aktor sesungguhnya adalah pihak-pihak lain baik yang berada di wilayah Papua maupun wilayah lainnya. Mereka bisa saja sebagai pihak yang mendanai perbuatan di Papua sekaligus menerima keuntungan paling besar. Oleh karena itu, penyidik KLHK harus mengembangkan kasus FW ini dengan menulusuri aliran transaski keuangan PT. BCM maupun FW sejak 2017.

“Dalam situshttp://silk.dephut.go.id/, PT BCM tidak tercatat sebagai pemegang sertifikat legalitas kayu. Selama periode 2017 hingga 2020 jika PT. BCM melakukan transaksi penjualan kayu dengan perusahan lain, maka perusahaan yang menerima aliran kayu tersebut patut diduga terlibat pencucian kayu yang diduga illegal,”pungkasnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed