oleh

Ketua PAK-HAM Papua Ditangkap Polisi

JAYAPURA – Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Papua menangkap Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) di Papua berinisial MM atas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah pemulangan mahasiswa eksodus pada tahun 2019 yang merugikan negara Rp 1,1 miliar lebih.

Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Mathius D. Fakhiri saat menggelar konfrensi pers di Mapolres Keerom didampingi Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Alfred Papare, Rabu (9/12) menuturkan, dalam rangka pemulangan mahasiswa eksodus tahun 2019,  PAK-HAM mengajukan permohonan dana hibah kepada pemerintah Provinsi Papua senilai Rp 1,5 miliar, dan diserahkan secara bertahap kepada pemohon hibah. “Dari hasil penyelidikan, di tahap awal terdapat dugaan bahwa tersangka MM diduga melakukan manipulasi penerima bantuan hibah, dimana ditemukan ketidaksusaian dengan dokumen-dokumen,” ujar ­Wakapolda.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Dijelaskannya, ada  6 kegiatan yang direncanakan untuk pemulangan mahasiswa eksodus. Dari dana hibah yang diterima pemohon hibah secara bertahap tersebut, berdasarkan dokumen pendukung, yang disalurkan ternyata tidak sesuai. Setelah melakukan klarifikasi kepada BPKP, penyidik Ditreskrimsus Polda Papua menyimpulkan bahwa terdapat selisih anggaran yang tidak sesuai. “Termasuk kita mendapati ada transfer ke rekening MM yang lumayan banyak, sehingga kuat dugaan yang bersangkutan menyalahgunakan keuangan negara dari Rp 1,5 miliar dana hibah, yang sampai ke mahasiswa hanya Rp 369 juta. Kuat dugaan kerugian Rp 1,1 miliar lebih,” beber Wakapolda.

Jenderal bintang satu ini menyatakan, penyidik Ditreskrimsus  Polda Papua telah menahan MM pada 7 Desember lalu, akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan memeriksa saksi-saksi untuk menguatkan barang bukti yang ada di penyidik.  “Yang bersangkutan telah kita tahan sejak tanggal 7 Desember. Penyidik akan melakukan langkah-langkah lanjutan, kita akan memangil saksi-saksi untuk menguatkan alat bukti yang telah ada di penyidik,” tandasnya.

Mantan Wakapolda Papua Barat ini menambahkan, MM dijerat Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. “Pasal 2 dan 8 UU Tipikor. Ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp 200 juta paling bannyak Rp 1 miliar,” jelas Waka­polda Papua. (al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed