Ketika Konflik Panas Penundaan Pemilu 2024 Semakin Menjadi-Jadi!

radarsorongnews.com – Sejumlah pihak masih belum memberikan penegasan sedikitpun mengenai Pemilu 2024 mendatang. Sebagaimana diketahui, selama beberapa pekan terakhir, konflik penundaan Pemilu 2024 turut menyertakan para partai di Indonesia. Penjelasan maupun kesepakatan tentang penundaan pesta demokrasi masih terdengar begitu samar, baik mengenai masa jabatan Presiden maupun DPR RI. Sebelumnya, melansir dari sumber CNNIndonesia, Cak Imin, atau Muhaimin Iskandar, selaku Ketua Umum PKB, menyampaikan mengenai idenya untuk menunda Pemilu 2024, pada Rabu, 23 Februari 2022 lalu. 

Cak Imin berbicara, bahwa sudah seharusnya pemerintahan Indonesia lebih fokus terhadap kepentingan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dibandingkan memperhatikan Pemilu dan Pilpres. Satu aspirasi, Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN, kemudian mendukung wacana Cak Imin sambil memberikan bukti tentang hasil survei kepuasan publik terhadap pemerintah yang mengalami penurunan signifikan. 

Partai Golkar, akhirnya angkat bicara dan memberikan sebuah indikasi untuk mengkaji lebih dalam terhadap dukungan wacana menunda Pemilu 2024 yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan berlaku Tanah Air. Sementara itu, ada tiga partai koalisi yang menolak keras, seperti Partai NasDem, Gerindra, PDIP, hingga Golkar. Hingga berita ini di tulis dan di publish, hanya PPP saja yang masih belum memberikan responnya dan akan mengambil tindakan sesuai dengan proses politik oleh DPR, baik secara formil maupun sifat legislatif lainnya. 

Selepas wacana Pemilu 2024 membuat gaduh dan konflik yang tidak kunjung ditemukan solusi terbaik, partai oposisi, seperti Partai Demokrat dan PKS, serta mendapatkan dukungan dari beberapa kalangan masyarakat sipil, meminta secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk turun ke publik dan menyatakan sikapnya tentang penundaan itu. 

“Siapapun diperbolehkan untuk mengusulkan wacana Pemilu dan mendukung masa jabatan presiden di perpanjang, partai politik, dan Menteri. Karena kan negara Indonesia itu negara demokrasi. Siapa saja bisa berpendapat dengan bebas,” ujar Jokowi, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia, pada akhir pekan lalu. “Tetapi kalau jadwal pelaksanaan sudah ditetapkan, semua harus taat dan tunduk pada konstitusi Indonesia,” lanjutnya. 

Dalam pernyataan itu, Jokowi turut mengatakan bahwa siapapun bisa mengusulkan wacana untuk menunda Pemilu 2024, baik dengan dalih ekonomi ataupun pemulihan Indonesia terhadap pandemi. Akan tetapi, dia turut menegaskan penolakannya dan tetap menyarankan bahwa pelaksanaan Pemilu 2024 harus berlangsungkan sesuai dengan Undang-Undang berlaku Indonesia. Menanggapi Hal itu, Jansen Sitindaon, selaku Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menyebutkan bahwa kali ini Jokowi membuat sebuah pernyataan mengenai konflik penundaan Pemilu 2024 yang tidak lebih tegas dari dua pernyataan sebelumnya. 

“Sangat berbeda dengan tiga periode kemarin, malahan kemarin kan beliau sampai bawa-bawa ‘menampar muka saya ini’, dan lain-lain,” ujarnya, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia, pada Senin 7 Maret 2022 kemarin. Azyumardi Arda, selaku cendekiawan muslim dan Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta (UIN Jakarta), menilai bahwa sikap yang diberikan oleh Jokowi masih terbilang normatif. 

Menurutnya, pernyataan Jokowi kepada publik tentang ‘tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi’ adalah pernyataan paling sesuai untuk mencerminkan tentang ketegasannya terhadap sejumlah partai politik yang sudah memberikan ide wacana penundaan Pemilu 2024. “Pernyataan Bapak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa ia ‘tunduk, taat, dan patuh terhadap konstitusi’, adalah pernyataan normatif; tetapi sangat disayangkan tidak begitu menjawab dunia politik Indonesia atas usulan Pemilu Februari 2024 nanti,” ujar Azyumardi Azra, yang kami lansir dari sumber CNNIndonesia, pada Sabtu, 5 maret 2022 lalu. 

Enggan diam, lingkaran Jokowi pun akhirnya angkat bicara dan memberikan sikap yang sangat diinginkan oleh publik. Partai pengasuh Jokowi, yaitu PDIP, menyatakan dengan tegas bahwa Presiden sudah menolak keras tentang wacana Pemilu 2024. Menurut dia, Jokowi justru sudah menjadi pemimpin hingga dua kali saat penyelenggaraan rapat kabinet, yaitu pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 lalu. Melalui acara politik tersebut, Menko Polhukam, Mendagri, dan Ka Bin, memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu pada Februari. 

“Sama sekali tidak membicarakan tentang penundaan pemilu ataupun menambah masa jabatan Presiden,” kata Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada Senin, 7 Februari 2022 lalu. Hingga kini, ulasan mengenai konflik penundaan Pemilu 2024 turut menjadi berita panas di dunia politik Tanah Air.

Previous post Kematian Tangmo Nida Jadi Berita Hangat Internasional, Banyak Kejanggalan yang Belum Terungkap!
Next post Kebrutalan Gangster Semakin Marak, Kapolda Metro Datangi Lokasi Paling Rawan