oleh

Kerja Wartawan Harus Sesuai Kode Etik Jurnalis

-Manokwari-286 views

MANOKWARI-Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S.Depari dalam materinya di kegiatan Forum Komunikasi Pers Biro Humas dan Protokol Setda Papua Barat menjelaskan tentang kode etik jurnalis (KEJ) kepada puluhan wartawan di Papua Barat, Rabu (30/10) di Hotel Belagri Sorong.
Atal, mengarahkan wartawan untuk tidak melanggar kode etik dalam tugas jurnalis. Atal juga menjelaskan tentang beberapa poin penting dalam KEJ.
”Misalnya wartawan harus independen, berimbang, tidak beritikad buruk, faktual dan jelas sumbernya, menguji informasi, tidak menyebut nama korban susila dari pelaku kejahatan di bawah umur, tidak menyalahgunakan profesi, dan tidak berprasangka diskriminatif” katanya.
Untuk mendapat informasi penting banyak caranya, misalnya saat akses susah mendapat data akurat tentu saja bisa menyurati pihak sumber diinstansi terkait untuk tujuan wawancara. Kemudian kalau tidak direspon oleh instansi tersebut, maka cara lain adalah bisa lakukan investigasi ke instansi itu, meskipun investigasi jurnalis sangat membutuhkan waktu lama dan memberatkan kepada seorang jurnalis.
Akan tetapi, katanya dia, seorang jurnalis harus bersabar agar setiap data yang dipublis akurat dan bertanggung jawab serta tidak keluar dari kode etik jurnalis.
Kaitan dengan hubungan kerja jurnalis dengan pemerintah, Atal mengungkapkan bahwa kerjasama wajib dilakukan, sehingga ada hubungan timbal balik dalam kerjasama dimaksud. Kemudian kalau pun terdapat masalah pemberitaan yang merugikan dengan instansi pemerintah, banyak cara untuk menyelesaikan, salah satunya datangi dan selesaikan sesuai KEJ.
”Selesaikan masalah pemberitaan di instansi pemerintah maupun dimana saja harus jurnalis bertanggung jawab dan wajib menyelesaikan dengan kode etik jurnalis. Untuk menyelesaikan masalah pemberitaan ada organisasi wartawan yang dapat membantu,” kata Atal.
Ketua PWI Pusat menjelaskan, kerja profesi wartawan diatur Kode Etik Jurnalis serta Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Untuk lebih jelasnya, Atal Depari menegaskan bahwa kerja jurnalis tidak diatur dalam UU Otsus, maka tidak berlaku di daerah khusus, sebab wartawan harus profesional.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed