oleh

Kepala Kampung Diminta Dukung Penyaluran BPNT

-Sorong Raya-275 views

Dengan Menyediakan Dana Transportasi dari Kampung ke Teminabuan PP

 TEMINABUAN-Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang merupakan program pemerintah pusat belum mendapat dukungan maksimal dari kepala kampung. Mengingat banyak nama penerima manfaat yang diajukan tidak sama dengan nama penerima manfaat beras sejahtera pada tahun sebelumnya. Padahal sebelum penerima manfaat mendapatkan bantuan diverfiikasi datanya terlebih dulu oleh petugas bank dalam hal ini BRI Teminabuan. Untuk itulah koordinator bantuan sosial (Bansos) pangan Kabupaten Sorsel Otis Asikasau meminta kepala kampung mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu meringankan beban rakyat tersebut. Kalau saat verifikasi nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diusulkan tidak ada dalam data base ataukah nama atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) salah, maka KPM yang bersangkutan tidak bisa diproses untuk mendapatkan bantuan. Harus diajukan ke pusat untuk direvisi kembali. Mengingat data KPM langsung ditangani oleh pemrintah pusat.

 Dijelaskan Otis Asiakasau, tata cara pencairan BPNT yakni KPM harus mengisi formulir di hadapan petugas BRI dan didampingi pendamping Kementrian Sosial untuk mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Selanjutnya KKS yang berupaaKartu ATM tersebut digunakan di e-waroeng yang tersedia yakni sebanyak 8 unit e-waroeng di Teminabuan. Kartu ATM tersebut tidak berlaku di mesin ATM umum. Setiap KPM dapat mencairkan dengan menggesek KKS melalui mesin mini ATM di e-waroeng guna mendapatkan beras. Dengan demikian saldonya harus 0 atau tidak ada dana. Pihaknya meminta kepala kampung memperhatikan nama-nama yang diusulkan harus sama dengan nama penerima beras sejatera pada tahun sebelumnya. Jangan sampai ada yang tidak menerima BPNT ini, akan timbul masalah. Selain itu juga kepala kampung perlu menyisikan sebagian dana desa untuk membantu warganya mengambil kartu dan beras di Teminabuan untuk dibawa pulang ke kampung. Masyarakat banyak yang belum memahami tata cara pelaksanaan Bansos pangan akibat kurangnya sosialisasi oleh Tim Koordinasi Kabupaten Sorsel. (jus) 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed