oleh

Kejati Usut Dugaan Korupsi di MRP PB

MANOKWARI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat sedang melakukan penyelidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi di Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat. Asisten Intelejen (Asintel) Kejati Papua Barat, Rudi Hartono,SH,MH mengatakan, dugaan tidak pidana korupsi di MRP PB ini kemungkinan besar akan ditingkatkan ke penyidikan dan penuntutan.

Asintel Kejati menjelaskan, dugaan tindak pidana korupsi di MRP PB masih dalam tahap penyelidikan Intejelen ­Kejati dan dalam waktu dekan akan dilakukan ekspose. “Ketika itu ada dugaan dan memenuhi unsur tindak pidana korupsi akan diserahkan ke Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Papua Barat,” jelas Rudi Hartono kepada wartawan, di kantor Kejati.

Kejati telah memanggilkan lebih dari 10 saksi untuk dimintai keterangan. Termasuk yang telah dipanggil tiga unsur pimpinan MRP PB. “Pak Kajati sudah perintahkan untuk membuat surat undangan kepada pimpinan MRP PB untuk dilakukan pemeriksaan. Bukan klarifikasi lagi ya, itu sudah lewat. Sekarang penyelidikan,” tegasnya.

Selain dugaan tindak pidana korupsi di MRP PB, Kejati Papua Barat juga sedang menangani kasus Subdivre Bulog Manokwari dan pembangunan septic tank di Raja Ampat. Kejati telah menetapkan 1 orang tersangka dan telah ditahan,mantan Kasubdivre Bulog Manokwari.

Rudi Hartono mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengembangan untuk mencari tersangka lain. Untuk kasus tindak pidana korupsi, tidak ada tersangka melakukan seorang diri. ‘’Pasti ada orang lain, itu akan berkembang dengan sendirinya saat penuntutan di pengadilan,’’ ujarnya. Sedangkan untuk pembangunan septic tank juga sedang didorong ke penuntutan. Sebelumnya, Kejati Papua Barat telah menetapkan tersangka, namun yang bersangkutan memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Sorong.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinussy, SH  dalam keterangan tertulisnya yang diterima Radar Sorong, Rabu (21/4) membeberkan, bahwa ada laporan dugaan tindak pidana korupsi di MRP PB terkait pemotongan gaji 39 anggota MRPB sebesar Rp 17 Miliar dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) MRPB pada Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan pada tahun APBD 2019 sebesar Rp 24.661 772.850.

Warinussy menduga, diduga tindak pidana korupsi sekitar Rp 17 Miliar diketahui oleh Sekretaris MRPB dan staf keuangannya maupun salah satu pucuk pimpinan lembaga kultural Papua ini. “Hal ini diduga pula telah berlangsung lama dan beberapa anggota MRPB yang mencoba mempersoalkannya secara hukum malah diancam oleh oknum pucuk pimpinan Majelis tersebut,” tandas Warinussy.

Warinussy telah didatangi beberapa orang anggota MRP PB mengadukan masalah dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Sekretariat MRPB. “Mereka pula telah resmi menandatangani surat kuasa sebagai dasar hukum bagi saya dan tim advokat mendampingi mereka,’’ tuturnya.

Pendampingan yang dilakukan Warinussy, akan fokuskan pada adanya laporan intelijen yang telah diterima resmi dan diselidiki oleh penyelidik di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. ‘’Laporan mana mengenai dugaan adanya pemotongan hak-hak para anggota MRPB Yang Mulia dalam tahun anggaran 2019 dan 2020. Diduga keras kasus ini diketahui oleh bagian keuangan Sekretariat MRPB,” ujar Warinussy.

Rupanya kasus ini, lanjut Warinussy,  telah dilaporkan kepada Jaksa Agung pada Februari 2021 yaitu berisi dugaan penyalahgunaan keuangan berupa pemotongan gaji 39 anggota MRPB sebesar Rp 17 Miliar. Laporan tersebut ditembuskan kepada Kajati Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Inspektorat Daerah Propinsi Papua Barat, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) di Jakarta.

Sebagai Advokat dan Pejabat Penegak Hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU RI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Warinussy meminta Kajati PB dan jajaran tim penyidiknya untuk melanjutkan pengusutan kasus ini hingga ke tahap penyidikan.  ‘’Hal ini dikarenakan dalam kasus tersebut diduga keras unsur perbuatan melawan hukum sebagai diatur dalam UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terpenuhi. Sehingga memungkinkan dilakukannya audit investigasi atas kasus tersebut,” ungkap Warinussy. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed