oleh

Kejari Sorong – Pemkab R4 Perpanjang MoU

-Metro-90 views

Waisai,-Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong dengan Pemerintah kabupaten (Pemkab) Raja Ampat kembali melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), atau nota kesepahaman dalam rangka melaksanakan perjanjian kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi, bantuan hukum, pelayanan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya. 

Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam lembaran nota kesepakatan bersama yang ditandangani Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Erwin Priyadi Hamonangan Saragih, SH,.MH bersama Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE, Nomor : 181/134/SETDA, Nomor: 01/12.2.11/65.3/03/2021 yang berlangsung di Balai Auditorium Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat  Selasa (23/3). Turut disaksikan, Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam, Asisten II Setda Raja Ampat, Noak Komboy, Sejumlah Pimpinan OPD dan sejumlah jajaran Kejari Sorong.

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, SE dalam sambutannya menyampaikan, penandatangan MoU atau kesepakatan kerjasama pihaknya dengan Kejari Sorong dalam rangka memberikan pendampingan hukum ataupun arahan-arahan yang berkaitan dengan berbagai kebijakan – kebijakan Pemkab Raja Ampat.”Perlu disimak bahwa, hal ini merupakan bagian yang positif untuk kita bersama supaya dimana kita tidak salah. Itu yang paling terpenting menjadi tujuan kita bersama dalam penandatangan MoU ini,”jelas AFU sapaan akrabnya Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati kemarin.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Sorong, Erwin Priyadi Hamonangan Saragih, SH,.MH ketika dikonfirmasi usai kegiatan mengatakan, kedatangan dirinya tak lain kembali memperpanjang MoU atau kesepakatan kerja sama. Dengan harapan antara Kejaksaan dan Pemda Raja Ampat kedepan bersinergi terkait permasalahan-permasalahan. Selanjutnya,  dengan adanya MoU ini maka turunannya adalah SKK (Surat Kuasa Khusus).”Nanti kami akan memberikan pendampingan hukum maupun pendapat hukum agar bersama-sama Bupati Raja Ampat (AFU.Red) menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan secara keperdataan. Itu saja kesimpulannya,”terang Kajari kepada sejumlah awak media kemarin.

Ditanya, terkait penegasan serta penerapan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemkab Raja Ampat. Kajari sambung menambahkan, tentunya Bupati Raja Ampat juga mempunyai program menuju tata pemerintahan yang bersih dan penatakelolaan keuangan yang baik.

“Karena itu, ini akan menjadi program kami untuk membantu Bupati Raja Ampat menuju kepada tata kelola pemerintahan yang bersih dan penatakelolaan keuangan yang baik,”ungkap Kajari.

Kemudian disinggung lebih jauh, berkaitan dengan penanganan dugaan-dugaan kasus korupsi, Kajari l menegaskan, dalam prinsip kerjanya semua laporan akan diterima. Tetapikan, lanjut dia, tidak semua laporan itu benar. “Maka kita akan kaji, kalau memang cukup bukti kita lanjutkan kalau nggak cukup bukti ya kita harus fair, kita hentikan. Jadi, saya tidak mau ada kesan politik, saya murni penegakkan hukum, tidak mau dicampuraduk dengan politik,”tandasnya.(hjw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed