oleh

Kejaksaan Terbitkan Sprindik Baru

Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Pusling di Dinkes Tambrauw

SORONG – Setelah penetapan tersangka dinilai tidak sah berdasarkan putusan praperadilan PN Sorong beberapa waktu lalu, Kejaksaan Negeri Sorong akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait dugaan kasus korupsi terkait pengadaan puskesmas keliling (Pusling) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw tahun anggaran 2016.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Erwin Saragih,SH,MH menjelaskan, pihaknya telah melakukan penyidikan dan telah menerbitkan Sprindik baru. Selanjutnya, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan negeri Sorong akan melayangkan panggilan terhadap 5 orang saksi. “Kasus ini akan berproses dalam pemberkasan dan juga akan kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Sorong,” jelas Erwin Saragih kepada wartawan, Senin (21/6).

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad,SH menambahkan,  karena putusan praperadilan terkait penetapan 4 orang tersangka dugaan kasus Pusling Tambrauw dibatalkan oleh hakim praperadilan Pengadilan Negeri Sorong, maka penyidik Pidsus Kejari Sorong menerbitkan sprindik baru. “Ini hanya membicarakan formalitas saja selebihnya materinya pun seperti apa yang telah disampaikan dan objeknya masih sama. Karena masih dengan perkara yang sama, otomatis saksinya pun juga tidak mungkin jauh dari saksi sebelumnya,” jelasnya. 

Perihal kerugian Negara yang pernah diumumkan senilai Rp 2.1 milliar, Kasi Pidsus mengatakan pihaknya  akan membahas terkait jumlah kerugian negara bersama dengan ahli. Berkaca dari penyidikan pertama, Kasi Pidsus mengungkapkan akan mempelajari pendapat hakim yang telah memutuskan pembatalan penetapan 4 tersangka dugaan kasus korupsi Pusling Tambrauw. “Apa yang kami hadirkan dalam pembuktiam praperadilan dianggap belum memenuhi dua alat bukti, makanya kami harus mencari alat bukti,” ungkapnya. 

Mengenai hasil audit BPKP yang dikesampingkan oleh hakim praperadilan, Kasi Pidsus mengatakan hal tersebut merupakan kewenangan hakim. Yang jelas, pihak penyidik Pidsus sesuai arahan Kajari Sorong untuk menemukan alat bukti serta melakukan penetapan tersangka minimal telah memenuhi syarat dua alat bukti.

Kasus Dugaan Korupsi ATK, Penyidik akan Panggil Saksi Tambahan

Sementara itu, terkait dugaan koruspi Alat Tulis Kantor (ATK) dan barang cetakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Sorong tahun anggaran 2017, masih terus berproses dan tidak berhenti. Bahkan untuk memenuhi unsur pembuktian, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Sorong akan memanggil saksi tambahan lagi.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sorong, Khusnul Fuad,SH menjelaskan, kasus dugaan korupsi ATK dan Barang Cetakan pada BPKAD Kota Sorong masih terus bergulir. Saat ini, penyidik Pidsus Kejari Sorong masih melakukan koordinasi dengan ahli, karena ahli masih membutuhkan bukti-bukti pendukung lainnya. “Kami masih berkoordinasi dan kami pun akan mencoba memanggil beberapa saksi tambahan lagi untuk kita perdalam agar mempermudah ahli dalam hal penentuan kerugian negara,” jelas Khusnul Fuad kepada wartawan, kemarin.

Ditanyai target penyelesaian kasus dugaan koruspi ATK dan barang cetakan, Fuad menyatakan setiap kali bekerja yang dibicarakan adalah kemajuan (progress) bukan perihal target. Namun ia menegaskan, pihaknya masih tetap berproses dan kemajuan atas kasus tersebut pastinya selalu ada. “Yang jelas kami tetap berproses dan progres kami pun selalu ada,”tuturnya.

Untuk diketahui, sudah belasan saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan korupsi ATK dan barang cetakan BPKAD Kota Sorong tahun anggaran 2017 tersebut, diantaranya Wali Kota Sorong, Sekwan DPRD Kota Sorong, mantan anggota DPRD Kota Sorong, para penyedia ATK dan Barang Cetakan, hingga Kepala BPKAD Kota Sorong. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed