oleh

Kejaksaan Siap Gugat ASN yang Tahan Mobil Dinas

-Manokwari-448 views

MANOKWARI-Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Papua Nikolaus Kodomo, SH menyatakan, jajarannya siap membantu pemerintah Provinsi Papua Barat dan kabupaten/kota untuk menertibkan kendaraan dinas. ASN atau pejabat yang masih membandel membawa lebih dari satu kendaraan dinas diharapkan mengembalikan aset pemerintah daerah.


“Aset negara itu harus ditertibkan. Jadi mantan pejabat yang sudah pensiun atau pejabat aktif yang membawa lebih dari satu kendaraan dinas agar kelebihannya mengembalikan ke daerah,” katanya kepada wartawan di Kantor Gubernur, Sabtu (13/10/2019).


Wakajati yang datang ke Manokwari untuk menghadiri upacara HUT Prov Papua Barat ke-20 mengatakan, Kejati Papua dan Pemprov Papua, kabupaten/kota telah menandantani kerjasama peneriban aset. Selalu pengacara negara, Kejaksaan Tinggi Papua telah diberik kuasa penuh untuk melakukan langkah-langkah bila ada ASN, pensiunan yang membantal tak mengembalikan aset negara.


“Pemerintah daerah sudah meminta kepada Kejaksaan lewat perjanjian kerjasama untuk penertiban aset,” katanya.
Wakajati mengatakan, Kejaksaan bila menggugat ASN atau pensiunan ke pengadilan bila masih membandel menahan kendaraan dinas atau aset lainnya. “Nanti juga akan dilihat apakah dalam hal itu muncul perbuatan pidana. Yang jelas bila tidak dikembalikan ke pemerintah daerah, kita bisa gugat secara perdata ke pengadilan. Ini akan dilakukan oleh Bidang Datun (Perdata dan Tata Usaha Negara) dari awal hingga akhir. Kita siap mendampingi pemerintah mulai dari menggugat di pengadilan sampai eksekusi,’’ tegasnya.


Sementara itu, Kepala BPKAD Prov Papua Barat Abia Ullu mengatakan, Pemprov Papua Barat memiliki 1.177 unit kendaraan roda empat, sebagian masih dikuasai ASN, pejabat, pensiunan ataupun keluar ASN yang sudah meninggal dunia. Hingga saat ini, baru 225 unit mobil yang ditarik.
Abia Ullu berharap ASN, dan pensiunan mengembalikan aset negara ini atas kesadaran diri. Bila membanden, maka akan diberi kuasa kepada Kejaksaan untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.


Dia menegaskan, pejabat eselon II, III hanya diperbolehkan membawa 1 unit mobil dinas, sedangkan pejabat eselon IV dan staf tak bisa membawa mobil dinas. Kalaupun ada kebijakan OPD (organisasi perangkat daerah) hanya memiliki 1 kendaraan operasional tugas luar kota dan 1 mobil mini bus antar jemput staf.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed