oleh

Kebijakan Otsus adalah Kebaikan

-Metro-106 views

Intelektual Papua Julian Kelly Kambu, ST, M.Si  mengatakan dari sisi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) adalah kebaikan. Dirinya merupakan salah satu generasi yang memperjuangkan Otsus, dengan harapan 20 tahun kedepan jangan ada cerita yang menyebut kondisi di Papua sama dengan sebelum kebijakan Otsus diambil, artinya bahwa, otsus ini lebih dominan dilihat dari sisi uangnya dari pada kebijakan.

Menurutnya pemerintah terbuai oleh framing (bingkai red) media sosial, bahwa dalam UU Otsus tidak ada istilah Jilid I, Jilid II, yang ada adalah di Pasal 77 dalam UU Otsus, ini dapat diamandemen, kemudian dievaluasi, direvisi dan diusulkan kepada DPRP dan MRP serta diajukan ke DPR RI untuk ditinjau. Persoaalanya, Otsus ini cukup dilematis karena sampai hari ini, 20 tahun pelaksanaan Peraturan Otonomi khusus itu belum ada di pasal 74, dua tahun setelah ditetapkan Otsus harusnya diterbitkan peraturan pelaksanaan.

“Inilah salah satu kelemahan yang membuat Otsus tidak berjalan maksimal. Ada juga yang disebutkan UU yang berlaku disitu tetap berjalan, sementara di UU Otsus Pasal 1 poin b, UU Otsus merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sesuai dengan aspirasi masyarakat. ini kontradiksi dengan yang satu masih diberikan kewenangan, sedangkan UU lain masih berlaku.

Ia menuturkan, seharusnya ada komitmen political will dari Pemerintah Pusat untuk semua UU yang mau masuk ke tanah Papua atau daerah lainya harus menyesuaikan dengan daerah tersebut, yang mendapat kewenangan khusus dan hal ini bisa diatur. Namun realitanya banyak disampaikan masyarakat tidak menerima uang atau merasakan uang Otsus.

“Padahal uang itu juga untuk membangun sekolah, infrastruktur kesehatan dan lain sebagainya, hanya saja sosialisasinya kurang. Otsus ini tidak turun dari langit, melainkan lahir dari dalam kandungan sehingga masyrakat ini harus mengrti. Jadi dengan dana Otsus, pendidikan jadi lebih baik, kesehatan jadi lebih baik, kesejahteraan masyarakat juga lebih baik,” katanya.

Lebih jauh dikatakannya, kehadiran Otsus sebagai diplomsi politik, menyebabkan terbuai dengan anggaran yang besar, sibuk dengan perencanaan pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya dengan harapan generasi mudah melupakan pemikiran yang negatif. Tetapi pemikiran yang negative itu lebih besar, karena pemerintah tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang di bawah. Seharusnya dengan dana Otsus bisa untuk membangun opini, seperti melakukan seminar dan sosialisasi. 

“Bangun infrastruktur yang penting terdapat anggaran, tapi bangun mindset itu lebih sulit dan lebih berat,” jelasnya.

Ditambahkannya, orang Papua banyak bertanya dana Otsus kemana, dan negara merasa rugi karena yang sebanyak itu siapa yang pakai dan masyarakat merasa tidak ada apa-apa. Ini yang harus menjadi evaluasi. “Perlu ada perencanaan, dalam proses pembangunan, masyarakat juga dilibatkan. Anggaran mindset juga harus ada, jadi harus berimbang. (**/rat)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed