oleh

Keberpihakan Lingkungan Masih Minim

-Sorong Raya-364 views

Kelly Kambu : Keberpihakan Harusnya Diwujudkan Melalui Kebijakan Anggaran

SORONG – Mengacu pada Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat sebagaimana telah dirubah melalui Pergub Papua Barat Nomor 56 Tahun 2018, pasal 11 ayat 1 mengatur alokasi dana Otonomi Khusus bagian provinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk koniktifitas dan akselerasi pembangunan daerah dengan merujuk pada prioritas program dan kegiatan meliputi a. Bidang pendidikan sebesar 30 persen, b. Bidang kesehatan sebesar 15 persen, c. Bidang infrastruktur sebesar 20 persen, d. Bidang ekonomi kerakyatan sebesar 20 persen, dan e. Affirmatif action/pemberlakuan khusus/keberpihakan sebesar 15 persen.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong, Julian Kelly Kambu,ST,MSi menyatakan prihatin karena provinsi Papua Barat ini sudah dideklarasikan sebagai provinsi konservasi mengacu pada UU Otsus pasal 63 dan 64 bahwa pembangunan di provinsi Papua dan Papua Barat itu harus berpedoman kepada prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. “Kalau mengacu pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, harusnya program-program di bidang lingkungan diakomodir dan dibiayai dari anggaran Otsus,” kata Kelly Kambu kepada Radar Sorong, Rabu (4/12) kemarin.

Dikatakannya, UU Otsus Pasal 1 poin b mengatur bahwa Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat, salah satunya dengan pencanangan Papua Barat sebagai provinsi konservasi. “Tapi kami sangat sayangkan karena di Pergub Papua Barat tidak mengatur secara spesifik bahwa perlu ada sedikit dana Otsus yang digunakan untuk membiayai program-program lingkungan. Kami tidak melihat adanya keberpihakan pada lingkungan. Keberpihakan pada lingkungan itu salah satunya melalui kebijakan anggaran, tapi realitanya dana Otsus tidak dialokasikan untuk bidang lingkungan hidup, ini yang sangat kami sayangkan,” tandasnya.

Kelly mengatakan, tidak ada artinya kita berbicara pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, provinsi konservasi, tetapi di dalam kebijakan anggarannya tidak muncul. “Seharusnya kepedulian kita itu diwujudkan dalam kebijakan anggaran untuk membiayai program-program di bidang lingkungan hidup,” tegasnya.

Pihaknya menilai banyak masalah-masalah terkait lingkungan, kita merasakan betapa panasnya Kota Sorong hari ini, padahal suhu udara di Kota Sorong 32 derajat celcius sama dengan suhu di Surabaya. “Suhunya sama, tapi panasnya beda. Karena di Surabaya itu memperbanyak ruang terbuka hijaunya, menyerap panas sehingga suhu 32 derajat celcius tidak terasa panas. Tidak seperti halnya dengan di Kota Sorong ini yang masih perlu diperbanyak ruang terbuka hijau. Untuk mewujudkan itu, tentunya harus didukung ketersediaan dana dan kita harapkan salah satunya dari alokasi Dana Otsus. Misalnya 1 persen Dana Otsus untuk membiayai program-program lingkungan,” ucapnya.

Mengenai pengelolaan dana Otsus 90 persen dikelola pemerintah kabupaten/kota, apakah tidak memungkinkan diatur di daerah agar dana Otsus dialokasikan untuk membiayai program lingkungan, Kelly mengatakan memang betul 90 persen dana Otsus Papua Barat dikelola pemerintah kabupaten/kota dan 10 persen dikelola pemerintah provinsi, tetapi penggunaan dana Otsus di kabupaten/kota tetap rujukannya peraturan gubernur. “Kalau kabupaten/kota mengambil kebijakan lain, itu bisa jadi temuan nantinya. Karena itu, harusnya memang diatur di Pergub, daerah tidak bisa mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan Pergub.  Jadi kami berharap kepada Bapak Gubernur untuk tahun-tahun mendatang agar memperhatikan program-program lingkungan. Dana Otsus harusnya juga disisihkan untuk membiayai program-program lingkungan. Kalau tidak, kita instansi teknis lingkungan tidak berdaya, padahal kalau muncul masalah lingkungan, kita yang paling jadi sasaran kesalahan,” pungkasnya. (ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed