oleh

Kasus Aktif Covid Papua Barat Terendah Secara Nasional

SORONG – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Dr. Ir. Airlangga Hartarto, MBA,MMT,IPU mengatakan,  pemerintah terus berupaya semaksimal mungkin mencari jalan keluar optimal untuk menangani pandemi Covid-19, yaitu dengan strategi mempertahankan keseimbangan antara penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. ”Seiring berjalannya waktu, strategi ini terbukti memperoleh hasil relative baik,” kata Airlangga usai memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur Papua Barat, Wali Kota dan Bupati se-Papua Barat di Gedung Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM Kota Sorong, Jumat (3/9).

Data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), persentase kasus aktif Indonesia sampai dengan 1 September 2021 tercatat turun -57,73% sejak penerapan PPKM leveling 9 Agustus 2021 lalu.  ”Sementara itu, kondisi kesembuhan juga menunjukan angka yang baik, yaitu 92,12% dibandingan global 89,41%, meskipun kita masih perlu memperbaiki untuk tingkat kematian nasional  yang masih lebih tinggi dari rata-rata global yaitu 3,26% dibanding global 2,07%,” kata Airlangga yang juga Ketua KPCPEN itu.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Terkait Provinsi Papua Barat, Airlangga mengatakan persentase kasus aktif Provinsi Papua Barat sampai dengan 2 September 2021 yakni 257 kasus, tercatat terendah secara nasional dengan penurunan 89,56%.  Kondisi kesembuhan menunjukan angka  97,3% lebih tinggi dibanding nasional, dan kasus kematian lebih rendah dari nasional 1,5%.

”Kami melakukan rapat dengan Forkopimda dan Gubernur, Wali Kota-Bupati di Provinsi Papua Barat. Kami melihat bahwa Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi dengan  tingkat kasus aktif yang terendah di 34 provinsi yang ada. Oleh karena itu, kedatangan kami ingin mengapresiasi penanganan Covid-19 di Papua Barat yang kasus sembuhnya 97 persen, kematian 1,5 persen. Terkait kasus, ini sudah di bawah 5 persen. Jadi WHO mendorong penanganan pandemi bawah 5%. Dari seluruh kriteria yang ada, Papua Barat telah mencapai. Hanya beberapa saja perlu diperhatikan, testing dan vaksinasi yang perlu ditingkatkan,” katanya.

Vaksinasi di Provinsi Papua Barat hingga 1 September 2021  capaian vaksinasi sejumlah 325.829 dosis. Rinciannya, vaksinasi tahap pertama sejumlah 205.230 dosis (25,89% dari target). Vaksinasi tahap kedua sejumlah 120.599 dosis (15,22% dari target), serta vaksinasi Gotong Royong sejumlah  20.186 dosis. ”September ini nanti jumlah vaksin akan bertambah. Kami akan dorong alokasi untuk di Papua Barat,” ucapnya.

Airlangga menegaskan, dari sisi ekonomi, upaya memulihkan ekonomi Indonesia khususnya di tahun 2020 memang tidak mudah. ”Secara tahunan ekonomi mengalami kontraksi -2,07% pada tahun lalu. Namun, dibandingkan negara anggota G-20, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2020 berada di peringkat keempat setelah Tiongkok, Turki, dan Korea Selatan,” sambungnya.

Pemulihan ekonomi ini terus berlanjut pada quartal pertama Tahun 2021 di mana ekonomi  nasional mulai membaik walaupun masih mengalami kontraksi -0,74 %. Dan pada Q2 tahun2021 pertumbuhan ekonomi mampu menyentuh level positif hingga 7,07 %, maka secara tehnis Indonesia telah sudah mengakhiri resesi.  Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat saat ini pada Q2 – 2021 (YoY), Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat pada Q2-2021 mencatatkan kontraksi -2,39% (YoY), lebih rendah dari nasional 7,07%.  Menurut Airlangga Hartarto, bila dicermati, kinerja ekonomi Papua Barat di luar migas justru sebaliknya, terjadi perbaikan kinerja ekonomi pada Triwulan II-2021 dibandingkan triwulan sebelumnya (Q-to-Q).   

Dari sisi lapangan usaha yang mengalami perbaikan kinerja ekonomi tersebut antara lain pertanian, pengadaan air, perdagangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan. Sedangkan dari sisi pengeluaran adalah pengeluaran rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah.  “Dari data tersebut maka upaya-upaya peningkatan ekonomi Provinsi Papua Barat perlu upaya yang lebih keras dan sistimatis sehingga pada Q3-2021  ekonomi aprovinsi Papua Barat  dapat tumbuh positif,” jelasnya.

Airlangga juga bicara soal reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja, yang diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. UU Cipta Kerja juga menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural dalam jangka panjang.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, optimisme pemulihan ekonomi diharapkan berlanjut di tahun 2021. Berbagai lembaga internasional (Bank Dunia, OECD, ADB dan IMF) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 4.3 – 4,9% dan akan meningkat di kisaran 5,0 – 5,8% di tahun 2022. 

Pemerintah optimis di Q2-2021 ini Indonesia dapat meraih pertumbuhan sekitar 7% dan secara full year di akhir tahun kita bisa meraih pertumbuhan dalam rentang 4,5 s.d 5,3 %. Optimisme tersebut tentunya didasarkan pada berbagai hal, diantaranya adalah dari berbagai leading indicators yang terus bergerak ke arah positif.  “Saya juga mengingatkan untuk kita semua agar dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan secara konsisten,” tegas Airlangga Hartarto.

Dalam rakor tersebut, Airlangga Hartarto didampingi Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Gubernur Papua Barat, Drs.Dominggus Mandacan. Hadir  Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM, anggota DPR RI Dapil Papua Barat  Robert Kardinal, Ketua DPRD Kota Sorong, Petronela Kambuaya, serrta unsur Forkopimda di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Hadir pula bupati se-Papua Barat secara virtual. (zia/ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed