oleh

Karyawan Tuntut Hak di Disnakertrans

-Berita Utama-1.563 views

AIMAS – Puluhan karyawan PT. Henrison Inti Persada (HIP) melakukan aksi damai di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sorong, Selasa (13/8). Aksi ini dilakukan guna menuntut hak atas peralihan manajemen dan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dianggap tidak resmi oleh PT. HIP. 

Aksi yang dilakukan karyawan PT. HIP bersama dengan Aliansi Mahasiswa se-Sorong Raya menuntut 11 pokok masalah yang terjadi dalam peralihan manajemen dari Noble Grub kepada manajemen The Kapital Grub pada PT. HIP. Pokok masalah tersebut dibacakan langsung di hadapan Sekertaris Disnakertrans Kabsor Drs. Murdi Sartono dan Pelaksana Pengembangan Tenaga Kerja Bidang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) Disnakertrans, Melki Bisi.  

Pokok permasalahan disampaikan diantaranya PT. HIP dianggap menyalahi aturan dengan memaksa karyawan untuk mengajukan permohonan pengunduran diri bersyarat dengan 1 x PNTK atau 1 kali penentuan. Dimana, perusahaan juga mengeluarkan rincian pesangon untuk karyawan yang mengundurkan diri, tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 157.  Harusnya setiap pekerja berhak atas pesangon yang dihitung berdasarkan masa kerja melalui rumus pengalian 1 atau 2. Untuk pengalian 1, apabila pekerja mengundurkan diri atau melakukan PHK bersyarat, sementara pengalian 2 diberikan kepada pekerja yang di PHK tanpa syarat atau sepihak dari pihak perusahaan.  Tuntutan lain yang disampaikan oleh karyawan PT. HIP dan Aliansi Mahasiswa se-Sorong Raya yakni pembayaran upah lembur selama 3 hari libur khusus Papua Barat yang hingga aksi kemarin, belum juga terbayarkan. 

Atas tuntutan tersebut, Pelaksana Pengembangan TK Bidang PHI Disnakertrans, Melki Bisi mengatakan, Disnakertrans merupakan pihak penengah yang tidak akan berpihak pada salah satu pihak. Untuk itu, pihaknya akan memberikan kesempatan untuk kembali diadakan negosiasi dan musyawarah atas permasalahan yang dirasakan oleh karyawan dengan mendatangkan pihak PT. HIP. 

Menurutnya, beberapa waktu lalu, pihak perusahaan, Serikat Pekerja dan masyarakat, telah melakukan musyawarah terkait hal tersebut dan dianggap tidak ada masalah. “Sebelumnya sudah pernah dilakukan pertemuan dan ada persetujuan dari karyawan. Tapi kalau ada masalah seperti ini, kita tetap lakukan pertemuan kembali untuk memediasi kedua belah pihak,” jelasnya. 

Ketua Serikat Pekerja Buruh Seluruh Indonesia (SPBSI) Kota dan Kabupaten Sorong, Piter Sagisolo yang dihubungi Radar Sorong menyampaikan, aksi karyawan dengan melibatkan Aliansi Mahasiswa se-Sorong Raya, tidak berdasar dan tidak mengikuti prosedural yang berlaku di hukum tenaga kerja. “Dasar hukum mana yang membuat Aliansi Mahasiswa menuntut PT. HIP?” tanyanya. 

Sagisolo mengatakan, sebelumnya masalah tersebut telah diselesaikan di Disnakertrans Kabupaten Sorong bersama dengan karyawan dan perusahaan. Perusahaan membayarkan pesangon kepada karyawan yang tidak ingin melanjutkan pekerjaan dengan manajemen yang baru. “Perusahaan membayar sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2,3 dan 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan dasar perhitungan 1 kali ketentuan bagi yang tidak mau bekerja lagi. Sedangkan yang mau bekerja lagi tidak mendapatkan pesangon, karena masih tetap lanjut bekerja,” jelas Piter Sagisolo. 

Sementara karyawan dengan usia pensiun dan dalam kondisi sakit berkepanjangan di tahun yang sedang berlangsung, dihitung dengan 2 kali ketentuan. Perusahaan pun telah merealisasikan hal tersebut. “Semua sedang direalisasikan di lapangan,” ucapnya.  (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed