oleh

Kapolda : Tak ada Operasi Militer di Maybrat !

JDP Desak Penghentian Penyisiran, Penyelesaian Secara Dialog

MANOKWARI – Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing meminta kepada warga di Distrik Aifat Selatan Kabupaten Maybrat yang mengungsi pasca penyerangan Pos Koramil Persiapan Kisor pada Kamis 2 September lalu, agar kembali ke rumah masing-masing. Kapolda menegaskan, yang dikejar aparat keamanan adalah pelaku penyerangan Posramil yang menewaskan 4 prajurit TNI.   

PMB OPBJJ-UT Sorong

“Kita harapkan masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. Kalau masyarakat merasa tidak terlibat, silakan datang kembali,” kata Kapolda kepada wartawan usai menghadiri kegiatan vaksinasi bagi Pesantren dan Rumah Ibadah, di aula Gereja Santo Agustinus Manokwari, Selasa (7/9).

Kapolda mengatakan, yang dikehendaki pelaku teror adalah ketidaknyamanan masyarakat dan ini sudah terjadi. Masyarakat merasa tidak nyaman sehingga mengungsi. “Pelaku teror itu justru menginginkan hal seperti itu supaya masyarakat bisa mengungsi. Saya tegaskan, aparat TNI dan Polri yang ada di Maybrat untuk membantu masyarakat,” tandasnya.

Personel TNI dan Polri di Maybrat bukan melaksanakan operasi militer seperti yang dituduhkan kelempok berseberangan dengan NKRI. “Kami di sana (Maybrat) tidak ada operasi militer. Saya ingatkan ya, juru bicara TPN OPM jangan asal bicara. Di Papua Barat tidak ada operasi militer, kenapa juru bicara TPN OPM menuduh ada operasi militer,” tegasnya. Justru yang dilakukan TNI dan Polri di Maybrat lanjut Tornagogo, membangun Papua. Kapolda bahkan mendukung penyelesaian secara dialog, dan tak ada kepentingan untuk memerangi. Kondisi yang terjadi sekarang atas keinginan kelompok berseberangan dengan NKRI.

Jenderal bintang dua ini menegaskan, Komite Nasionel Papua Barat (KNPB) berada di belakang kasus penyerangan Posramil Kisor. Aparat TNI dan Polri akan terus mengejar para pelaku penyerangan dan pembantaian prajurit TNI. Aparat telah mengantongi nama-nama para pelaku penyerangan.  Dia menilai, kondisi kamtibmas di Papua Barat sudah semakin baik. Kapolda tak ingin ada oknum-oknum tak bertanggungjawab mengotori situasi kamtibmas yang sudah terjaga.

Ia sangat menyayangkan ulah KNPB yang merusak fasilitas umum saat rombongan Danrem 181/PVT Brigjen TNI Indra Heri, Asintel Kodam XVIII/Kasuari, Kasi Intel Korem, Kapolres Sorsel, Dandim, Ketua DPRD dan perwira TNI, Polri Kampung Kamat, Distrik Aifat Timur, Kabupaten Maybrat, Minggu (5/9) lalu. 

Kontak tembak antara aparat gabungan TNI-Polri dengan KNPB sempat terjadi sekitar pukul 13.45 WIB. Perjalanan rombongan terhenti akibat jembatan kayu dirusak. Kelompok ini kembali berulah menebang pohon sehingga menghalangi perjalanan rombongan Danrem. “Jembatan yang merupakan fasilitas umum dirusak oleh mereka yang tak bertanggungjawab. Kalau berani berbuat harus bertanggungjawab. Jangan memotong atau menghalangi jalan  yang merupakan fasilitas umum,” tandasnya. Aparat TNI dan Polri akan segera memperbaiki jembatan yang dirusak kelompok sipil bersenjata sekaligus mengejar para pelaku penyerangan Posramil serta pembuat onar.

Ditanya soal perkembangan penanganan hukum para pelaku penyerangan Posramil, Kapolda mengatakan jajarannya masih terus mendalami. Hingga saat ini baru dua pelaku yang ditangkap dan ditahan di Polres Sorong Selatan. Kapolda menyatakan, yang menyerang Posramil Kisor adalah KNPB pimpinan MF, daftar pencarian orang (DPO) setelah melakukan banyak tindak kriminal. “Bukan hanya kejahatan terhadap petugas tetapi juga kejahatan terhadap masyarakat. Pendeta pernah dilukai, rumah dibakar, masyarakat dilukai,” tandasnya.

Apapun agamanya, lanjut Kapolda, tak dibenarkan memotong atau membunuh orang. Apalagi dalam situasi pandemi virus corona (Covid-19) semua pihak mestinya bahu-membahu menyelamatkan masyarakat. “Tetapi ada kelompok lain yang malah membunuh aparat, bagaiman itu perasannya,” imbuhnya. Kapolda menegaskan, aparat TNI dan Polri akan terus mencari para pelaku penyerangan Posramil Kisor. Namun di sisi lain, aparat keamanan akan tetap menciptakan rasa aman bagi masyarakat. “Masyarakat tidak perlu mengungsi, tetap di rumah,” tambahnya.

Sementara itu, Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP), Yan Christian Warinussy,SH mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan dihentikan segenap kegiatan operasi militer yang disebut operasi penyisiran di beberapa distrik di Kabupaten Maybrat,  Aifat Selatan, Aifat Timur, Aifat Timur Tengah dan Distrik Aitinyo. “Desakan ini saya dasarkan pada pesan damai JDP bahwa konflik apapun mesti diselesaikan melalui dialog damai dan bukan dengan konflik baru, apalagi dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam sekalipun. Langkah atau model pendekatan keamanan lewat operasi penyisiran dengan sikap membawa senjata api dan terkadang terlibat kontak tembak dengan siapapun di hutan-hutan Papua lalu diviralkan melalui media elektronik atau media sosial sama sekali tidak akan menyelesaikan masalah di Tanah Papua, termasuk Papua Barat,” tandasnya.

Karena itu, prioritas pertama menurut dia, mesti diberikan kepada aspek keselamatan dari para pengungsi dari sekitar 24 kampung dari Distrik Aifat Selatan dan Distrik Aifat Timur yang sedang berada di hutan-hutan di wilayah Kabupaten Maybrat. Aspek kesehatan rakyat Papua asal kedua distrik dimaksud mesti mendapat perhatian pemerintah daerah Kabupaten Maybrat dan Provinsi Papua Barat. Juga aspek kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan bahkan juga soal pangan atau makan minum dari para pengungsi tersebut.

‘’Ini menurut JDP penting diperhatikan dan kiranya menjadi aspek yang perlu digunakan sebagai landasan penting dalam mengakhiri pilihan penggunaan kekerasan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Tanah Papua, termasuk di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat saat ini,’’ imbuhnya. (lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed