oleh

Kapolda dan Pangdam Geram dengan  Bupati Nduga

JAYAPURA-Sikap Bupati Nduga Yairus Gwijangge yang kukuh meminta pemerintah pusat menarik aparat TNI-Polri dari Kabupaten Nduga, mendapat reaksi  dari petinggi Polri dan TNI di Papua. Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja bersama Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring langsung terbang ke Kabupaten Nduga untuk mendatangi  pejabat nomor satu di wilayah itu.   Kedatangan petinggi TNI-Polri ini disambut Bupati Nduga Yairus Gwijangge dan para tokoh masyarakat setempat di Distrik Kenyam, Nduga, Rabu (14/8). Tak hanya itu, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon, turut hadir. 

Menurut Kapolda Rodja, kunjungannya ke Nduga untuk menyamakan persepsi dengan Pemerintah Nduga  yang berbeda dengan TNI-Polri. Salah satunya, keinginan Bupati untuk menarik pasukan TNI-Polri dari wilayahnya. “Saya tanya kepada bupati, bapak bisa kasih jaminan kepada anggota TNI-Polri dan masyarakat di Nduga. Nah kita akan mencari solusi, itu saja tujuan kita ke sana (Nduga),” tuturnya kepada wartawan di Mapolda, Kamis (15/8).  

Dia pun mempertanyakan kedatangan Bupati Nduga ke Jakarta. Pertanyaan ini, kata Rodja, disambut permintaan maaf dari Bupati Yairus Gwijangge. “Ngapain ke Jakarta, ada kita di sini kok, kenapa tidak disampaikan ke kita. Nah gitu, ada apa ini, Pangdam dan Kapolda sebagai penanggung jawab tidak dikasih tau. Itu yang ingin kita mau sampaikan, beliau meminta maaf,” tuturnya.  Selama ini, menurut Rodja, kehadiran TNI dan Polri di Nduga tidak untuk membunuh masyarakat. Dia pun akan menurunkan tim untuk mengecek kabar pembakaran rumah yang dituduhkan kepada aparat.  “Ini kebalik, OPM yang membunuh masyarakat tetapi kita (TNI/Polri) yang disalahkan, ” ujarnya heran. 

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Nduga meminta pemerintah secepatnya menarik personel TNI-Polri yang sedang menggelar operasi militer di wilayahnya sejak awal Desember 2018. Permintaan itu disampaikan Bupati Nduga Yairus Gwijangge saat bertemu Ketua DPR Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 8 Agustus lalu.  Yairus memandang keberadaan personel TNI-Polri di wilyahnya membuat hidup masyarakat tidak tenang. Bahkan, masyarakat terpaksa mengungsi ke rumah kerabat di kabupaten lain hingga menyebabkan 11 distrik kosong. (al)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed