oleh

Kapanpun Siap Bahas Revisi UU Otsus

MANOKWARI – DPR RI telah membentuk Pansus Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan menyatakan, pihaknya tinggal menunggu panggilan dari DPR RI atau pemerintah pusat untuk bersama-sama membahas Revisi UU 21/2001.

Gubernur  mengatakan, Pemprov Papua Barat, DPR PB, MRP PB telah menyerahkan pokok-pokok pikiran revisi UU Otsus. “Semua pokok pikiran sudah kita sampaikan ke Jakarta. Tinggal menunggu saja, kapan mau ada pembahasan lebih lanjut, kita (Pemprov PB) siap,” tutur Dominggus kepada wartawan, akhir pekan di kantor MRP.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Dari pemaparan pemerintah pusat, revisi UU Otsus seolah-olah terbatas pada anggaran dan pemekaran daerah otonomi baru.  Padahal menurut Gubernur, yang perlu dimasukkan dalam revisi UU Otsus, diantaranya terkait dengan kewenangan gubernur, bupati/walikota dalam berbagai hal. “Makanya semua itu ada di pokok-pokok pikiran yang sudah kita kirim, di antaranya menyangkut kewenangan, tumpang tindih implementasi undang-undang sektoral dengan UU Otsus,” jelasnya. 

Satukan Barisan Dukung Pansus Revisi UU Otsus Papua

Terkait revisi UU Otsus Papua dan Papua Barat yang saat ini bergulir di DPR-RI dengan telah dibentuknya Pansus Revisi UU Otsus Papua, hendaknya harus dibangun dialog dan komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah di tanah Papua ini. “Kami mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi terbatas UU Otsus Papua dan Papua Barat, sekaligus kebijakan membuka moratorium pemekaran daerah khususnya di tanah Papua ini, karena usulan pemekaran daerah se-Indonesia ada kurang lebih 300-an yang diusulkan, tetapi pembukaan moratorium pemekaran daerah dibatasi hanya untuk tanah Papua ini,” kata intelektual muda Papua Barat, Kelly Kambu kepada Radar Sorong, kemarin.

Menurutnya, revisi Otsus Papua diantaranya untuk Pasal 1 bahwa Provinsi Papua adalah provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal ini, Otsus hanya untuk Provinsi Papua dan Papua Barat, sedangkan di atas tanah Papua ini akan dimekarkan menjadi beberapa daerah provinsi. “Karena itu, revisi UU Otsus diperlukan agar provinsi yang nantinya terbentuk juga mendapatkan alokasi dana otonomi khusus,” jelas Kelly.

Menurutnya, revisi terbatas juga terkait dengan pendanaan dana Otsus di pasal 34 yang tadinya 2% dana alokasi umum (DAU) nasional, diusulkan naik menjadi 2,25% DAU, serta Pasal 76 yang mengatur tentang pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi, dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa yang akan datang. “Jika dilihat dari konteks pasal 76 ini, usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sangat memenuhi syarat, baik itu SDM-nya, SDA-nya, pertumbuhan ekonomi, sudah ada persetujuan Gubernur Papua Barat, dan bupati-walikota yang akan menjadi daerah bawahannya di wilayah Sorong Raya ini, juga sudah mendapatkan persetujuan dari MRP Papua Barat,” beber Kelly.

Terkait statemen Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Drs Akmal Malik bahwa Papua Barat Daya belum prioritas dimekarkan, menurut Kelly hal tersebut biasa saja, dan harusnya menjadi cambuk untuk meningkatkan semangat perjuangan masyarakat yang mendambakan kehadiran daerah otonom baru provinsi di wilayah Sorong Raya ini. “Kepada semua tim yang telah bergerak memperjuangkan aspirasi pemekaran PBD selama kurang lebih 16 tahun sejak 2006, masih sangat terbuka ruang untuk pemekaran provinsi, karena pemekaran bukan lewat satu pintu saja di pemerintah, tetapi bisa juga lewat pintu DPR-RI. Kalau Dirjen mengatakan pemekaran hanya fokus di Provinsi Papua, maka kepada semua elemen masyarakat yang ada di wilayah Sorong Raya, mari satukan barisan untuk mendukung Pansus RUU Otsus,” tegasnya.

Ditambahkannya, belakangan ini informasi yang berkembang bahwa di Provinsi Papua terjadi penolakan pemekaran provinsi yang sangat luar biasa, biarkanlah hal tersebut terjadi, tetapi kita di Papua Barat ini sangat mendukung pemekaran. “Pemerintah pusat jangan menganaktirikan kami di Papua Barat ini. Bila pemerintah pusat menambah tiga provinsi di wilayah provinsi Papua, kiranya pemerintah pusat memberikan yang berimbang, karena usulan pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sangat memenuhi syarat baik kelengkapan syarat administrasi, fisik wilayah, dukungan dan aspirasi masyarakat, dukungan kepala daerah, rekomendasi gubernur, dukungan dari DPR PB, dukungan dari MRP PB, itu semua sudah memenuhi syarat, hanya menunggu kapan moratorium pemekaran dibuka,” pungkasnya. (lm/ian)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed