oleh

Kanwil DJKN Papabaruku Gelar Rakor dan Evaluasi

SORONG-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku Kementerian Keuangan RI (Kanwil DJKN Papabaruku) melaksanakan kegiatan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah tahun 2021 yang berlangsung di Aula KPKNL Sorong, Kamis (17/6).

Selain evaluasi, dilaksanakan juga rapat persiapan pensertipikatan BMN berupa Tanah tahun 2022 di lingkup Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut, melibatkan perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat dan Kantor Pertanahan di Provinsi Papua Barat dan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku.

PMB OPBJJ-UT Sorong

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah DJKN Papabaruku, Arif Bintarto Yuwono menjelaskan BMN berupa tanah memiliki nilai yang sangat material di dalam neraca LKPP, sehingga pemerintah memandang perlu melakukan proses pengamanan terhadap BMN berupa tanah. Salah satu bentuk pengamanan yang dilakukan adalah melakukan proses sertipikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk BMN berupa tanah yang belum bersertipikat maupun yang sudah bersertipikat namun belum atas nama Pemerintah RI.

“Capaian target untuk Provinsi Papua Barat pada tahun 2020 target awal 24 bidang setelah refocusing atau penghematan anggaran direvisi menjadi 10 bidang. Capaian target melebihi target awal maupun target revisi  yang ditetapkan yaitu sebesar 33 bidang tanah atau sebesar 330 persen,” jelasnya dalam rilis, kemarin.

Selanjutnya yang sedang berjalan saat ini dari target Tahun 2021 sebesar 157 bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat sebanyak 103 atau mencapai 65 persen. Arif berharap sisa target tahun 2021 di wilayah Provinsi Papua Barat dapat segera tercapai  bahkan lebih dari 100 persen.

Sementara itu, Kakanwil BPN Papua Barat, Freddy A. Kolintama mengatakan, siap mendukung penuh program sertipikasi BMN. Ia berharap agar pencapaian Sertipikasi BMN di Papua Barat harus 100 persen, jangan sampai kurang.

“Kami siap bekerja keras dalam mendukung sertipikasi BMN ini, selain menyelesaikan target yang ada kami juga turut aktif dalam menggali informasi mengenai BMN yang belum disertipikatkan. Namun harus kita sadari bahwa di lingkup Provinsi Papua Barat ini banyak lahan yang merupakan kawasan konservasi sehingga beberapa BMN yang berada pada lahan tersebut memang tidak dapat dilakukan pensertipikatan”, ujarnya.

Dalam kesempatan ini setiap Kantor Pertanahan yang hadir dalam rapat juga diberikan waktu dalam menyampaikan update pelaksanaan sertipikasi BMN di wilayah kerja kerja masing-masing secara detail sehingga berbagai kendala yang dialami dapat langsung dicarikan solusi.

Usai pembahasan Sertipikasi BMN 2021, Kepala KPKNL Sorong, Indra Eka Putra selaku pengelola BMN Provinsi Papua Barat menyampaikan target indikatif Tahun 2022 sebesar 111 bidang tanah yang tersebar di beberapa wilayah.

Selain sebagai wujud sinergi kerjasama Kementerian/Lembaga terutama Kanwil DJKN Papabaruku dan Kanwil ATR/BPN  beserta jajaran Kantor Pertanahan Setempat, rapat ini secara khusus dilaksanakan sebagai upaya percepatan penyelesaian target sertipikasi tanah BMN tahun 2021 serta rencana sertipikasi tanah BMN pada tahun 2022 di Provinsi Papua Barat. 

Selanjutnya, dilakukan penyerahan piagam penghargaan terhadap Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan atas kontribusi mereka dalam penyelesaian target sertipikasi BMN Tahun 2020, yang diberikan langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Papabaruku dan Kepala KPKNL Sorong.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed