oleh

Kantor DPRD Kembali Dipalang

AIMAS – Untuk ketiga kalinya, kantor DPRD Kabupaten Sorong dipalang. Pemalangan ketiga kalinya ini dilakukan sejak Minggu (20/10) oleh pemilik hak ulayat, Salmon Osok yang menuntut ganti rugi tanah yang digunakan untuk pembangunan kantor DPRD Kabupaten Sorong. “Pemalangannya sudah dilakukan sejak kemarin (Minggu,red) hingga hari ini,” kata Sekertaris Dewan (Sekwan) Kabupaten Sorong, Marten Luther Pajala,S.IP,M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (21/10). 

Menurut Marthen, pemalangan yang terjadi kali ini harusnya tidak terjadi karena sejak pemalangan yang terjadi sebelumnya, pihak legislative dan eksekutif telah menindaklanjuti melalui pertemuan pada tanggal 15 Oktober  dengan membentuk tim khusus (Timsus) untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut.  “Tim telah dibentuk untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi dari Salmon Osok, ketuanya Pak Lazarus Osok dengan anggotanya dari Kepala Pertanahan, Asisten 1 Setda Kabupaten Sorong dan Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong,” jelasnya. 

Timsus lanjut Sekwan, akan mengukur ulang tanah yang digunakan untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Sorong guna memastikan luasan tanah tersebut. Di sertifikat, ukuran tanah DPRD Kabupaten Sorong seluas 2,9 hektar, sementara Salmon Osok menuntut ganti rugi tanah seluas 6 hektar. “Akan dilakukan pengukuran ulang tanah untuk memastikan ukuran sebenarnya,” ucapnya. 

Selain itu, dengan ukuran tanah 6 hektar, Salmon Osok meminta ganti rugi sebesar Rp 1 Miliar. Hal tersebut disampaikan berdasarkan kesepakatan dengan Sekwan terdahulu dan Dominggus Osok. Namun untuk memastikan kesepakatan tersebut diperlukan bukti dokumen yang hingga saat ini masih belum diberikan oleh Salmon Osok.  “Kalaupun ada kesepakatan tersebut, maka akan dilihat kembali ke aturan yang berlaku terkait ganti rugi tanah berdasarkan perda yang telah ditetapkan,” ucapnya. 

Sekwan berharap agar pemalangan tidak lagi terjadi dan berharap pemalangan segera dibuka karena mengganggu aktifitas dewan dan staff yang ada di DPRD Kabupaten Sorong. Tuntutan pemilik hak ulayat seharusnya tidak mengorbankan gedung DPRD Kabupaten Sorong. (nam)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed