oleh

Kanim Sorong dan Manokwari Raih Predikat WBK dari Kemen-PANRB

MANOKWARI-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat berhasil membawa 2 Satuan Kerjanya meraih penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB). Kedua UPT tersebut, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Kanim) Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong.

Penganugrahan WBK dilaksanakan secara virtual melalui akun Youtube Kementerian PANRB, bertempat di Aula Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari, Senin (21/12/2020).

Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas KKN. Hal ini didasari keinginan kuat dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari instansi pemerintahan.

Penganugrahan WBK dibuka Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Wapres menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia (SDM) aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.

“Setiap aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghidari ancaman dan tekanan,” ujarnya.

Lanjutnya dikatakan, predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Ia optimis keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba mengatakan prestasi yang diraih oleh 2 UPT Keimigrasian di Papua Barat meraih Zona Integritas WBK di Tahun 2020  ini menjadi pemacu kinerja melaksanakan perintah Menteri Hukum dan HAM yang menginginkan semua UPT dan Kantor Wilayah harus bersungguh-sungguh melakukan sebuah bentuk pelayanan yang mengikuti Reformasi Birokrasi.

“Prestasi yang dicapai oleh 2 UPT Keimigrasian dari 5 (lima) yang diusulkan, tentu memberikan sebuah kebanggaan bagi Papua Barat, bahwa perubahan organisasi secara menyeluruh menjadi semangat yang dikerjakan oleh semua jajaran keimigrasian dan juga Kantor Wilayah secara keseluruhan,’’ ujarnya.

UPT Imigrasi yang mencapai predikat WBK di Tahun 2020 ini memberikan sebuah perubahan terhadap upaya dan komitmen kita untuk 2021. Ayorbaba berharap, kedepan UPT Pemasyarakatan dan Kantor Wilayah juga dapat memperoleh predikat WBK.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed