oleh

Kakanwil Kemenkumham PB Sosialisasikan HKI dan Launching Aplikasi JDIH Di Fakfak

FAKFAK-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Kekayaan Intelektual serta meresmikan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kabupaten Fakfak, Senin (9/11/2020). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Fakfak yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati.

Kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual tersebut dibuka oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Umum, Charles Kambu mewakili Bupati. Dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham Papua Barat atas dukungan dan kerjasama sehingga kegiatan sosialisasi dan peresmian JDIH dapat dilaksanakan dengan baik.

“Kami berharap kedepannya akan terus ditingkatkan lagi kegiatan seperti ini serta kita juga meminta bantuan dan dukungannya dalam membimbing kami dalam meningkatkan kualitas layanan JDIH yang hari ini diresmikan. Kepala seluruh peserta sosialisasi agar dapat memanfaatkan waktu ini dengan baik demi kesadaran kita bersama tentang Hak Kekayaan Intelektual,’’ ujar Charles.

Dikatakan Asisten II, Kabupaten Fakfak dengan segala potensi, budaya, adat istiadat, makanan khas tradisional termasuk buah palah dan hasil olahannya serta karya seni yang dihasilkan oleh seniman Kabupaten Fakfak dapat didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya

Kakanwil Kemenkumham Papua Barat, Anthonius M. Ayorbaba, menyampaian terima kasih dan apresiasi kepada Pemkab Fakfak yang manjadi Kabupaten pertama mengundang Kanwil Kemenkumham Papua Barat secara resmi untuk melaksanakan kegiatan dalam membangun komitmen bersama, mendukung pemerintah daerah untuk mengelola potensi terkait dengan Kekayaan Intelektual. Selain itu juga akan di-launching Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Umum (JDIH), dan Kabupaten Fakfak merupakan Kabupaten pertama di Papua Barat yang memiliki aplikasi tersebut.

“Tentu kami dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat hadir untuk membantu Pemerintah Provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan beberapa Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM,” ucap KaKanwil.

Selain itu, KaKanwil juga menyampaikan bahwa hari ini kita juga akan melaunching aplikasi JDIH. “Ini merupakan tugas pokok dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di unit Eselon I, kita berterima kasih karena JDIH ini akan mempermudah Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam mengakses perarturan perundang-undagan, dan ini menjadi peran strategis dari Bagian Hukum dan Dinas Infokom,” ucap Kakanwil.

Lebih lanjut Kakanwil menjelaskan, saat ini mungkin belum merasakan manfaat dari perlindungan Kekayaan Intelektual itu sendiri. Namun pada saatnya masyarakat perlu dilindungi dan tentunya memberi kontribusi pada peningkatn daya saing.

‘’Kurang lebih 1 minggu yang lalu, saya bersama Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat datang ke Kota Sorong untuk menyerahkan sebanyak 13 sertifikat Hak Kekayaan Intelektual tentang ekspresi budaya. Menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk mengelola dan memberdayakan masyarakat sehingga segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, saya juga yakin bahwa Kabupaten Fakfak memiliki banyak pontensi Kekayaan Intelektual yang bisa untuk didaftarkan,” kata Kakanwil.(lm)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed