oleh

Kaji Ulang Perampingan Jabatan

SORONG – Setelah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, anggota DPD RI   M. Sanusi Rahangnimas, S.Sos MM. S.IP  mengaku mendukung sepenuhnya kebijakan Jokowi – KH Ma’ruf Amin untuk 5 tahun kedepan, khususnya di bidang perekonomian dalam mengantarkan cita-cita mewujudkan Indonesia Maju.

Kebijakan itu termasuk  rencana pemindahan ibukota negara ke Kalimantan dengan tujuan untuk menjaga kesenjangan dan pemerataan bagi pertumbuhan ekonomi dan industri yang merata di wilayah tanah air. Selain itu, pemindahan ibukota negara juga  memberikan  peluang bagi  wilayah Tengah dan Timur  Indonesia dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri yang merata secara nasional  dan memberikan pelayanan yang maksimal  dalam melayani proses administrasi yang lebih maksimal.

Terkait rencana Jokowi melakukan perampingan  jabatan eselon di lingkungan ASN (aparatur sipil negara), Sanusi  berharap presiden mempertimbangkan hal ini dengan matang. Menurut dia, jika itu terjadi, tentunya akan ada ribuan ASN yang menduduki jabatan eselon akan kehilangan jabatan. “Perampingan jabatan eselon ini akan menimbulkan kecemburuan bahkan gesekan diantara  internal ASN di lingkup satuan kerja masing-masing, sekalipun akan dirubah atau diganti dengan jabatan structural lainnya,” tandas Sanusi, mantan anggota DPRD Provinsi Papua Barat 3 periode.

Rencana perampingan jabatan eselon yang tujuannya untuk mengefisiensi anggaran lanjut Sanusi, hasilnya akan kurang maksimal pada kinerja  ASN sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, senator asal Papua Barat ini berharap perlu ada  pertimbangan yang matang  oleh presiden. Sehingga saat keputusan itu  diberlakukan, tidak  akan muncul hal-hal  yang terjadi di kalangan ASN.   “Kalaupun itu diberlakukan (perampingan jabatan eselon) maka perlu ada kebijakan  lain yang diambil presiden  sehingga tidak mengurangi penghasilan  atau pendapatan  bagi setiap ASN yang tidak lagi menduduki jabatan eselon,” tandasnya.

Ia berharap dalam perampingan atau pengurangan jabatan eselon  agar dapat diisi  atau diduduki oleh ASN  yang betul memiliki  kompetensi  dan keahlian sesuai  skill atau latar belakang  disiplin ilmu yang dimiliki.  “Jangan seperti yang terjadi sekarang ini di beberapa daerah atau provinsi, dan kabupaten kota dimana penempatan jabatan eselon  sebelum diberlakukan  lelang jabatan itu banyak terjadi mungkin karena  hubungan kedekatan atau emosional lainnya  sehingga penempatan itu tidak sesuai skill atau keahlian yang dimiliki. Misalnya yang bersangkutan memiliki latar belakang pendidikan adalah hukum tapi ditempatkan di OPD Sosial , atau hukum ditempatkan di keuangan dan pertanian   ditempatkan di OPD teknis  atau lainnya. Hal ini tentu dapat menghambat ASN yang sesungguhnya memiliki kompetensi tersebut,”ujar Sanusi.

Terkait dengan  susunan kabinet jilid II  yang diumuman Presiden Jokowi kemarin (23/10), dimana tidak ada putra orang asli Papua (OAP), Sanusi  mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Namun  sebelumnya dalam release yang disampaikan ke Radar Sorong, Sanusi mengatakan susunan kabinetJilid II semestinya perlu  memperhatikan  keterwakilan setiap provinsi atau daerah. “Jadi tidak terkesan didominasi  oleh daerah-daerah  atau provinsi tertentu karena NKRI terdiri dari Aceh sampai Papua Barat,”ujar politisi yang identik dengan batik merah ini. (ros)    

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed