oleh

Kadisdik Sakit, Penahanan Ditangguhkan

SORONG – Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong berinisial PK yang tersangkut kasus dugaan korupsi anggaran intensif guru PNS dan guru honorer senilai Rp 461 juta, jatuh sakit di tengah berkas perkaranya dilimpahkan dari penyidik Satreskrim Polres Sorong Kota ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Sorong.

Kapolres Sorong Kota, AKBP Ary Nyoto Setiawan,S.IK,MH menjelaskan, kasus dugaan korupsi dana intensif pada Dinas Pendidikan Kota Sorong sudah di tahap 1-kan ke Kejaksaan Negeri Sorong, dan saat ini masih menunggu pemeriksaan. Namun penahanan tersangka PK saat ini sedang ditangguhkan dengan pertimbangan sakit. ”Berkasnya sudah kami serahkan ke Kejaksaan, nanti tinggal proses pemerikasaan dan setelah itu tahap II, dan akan kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong,” jelasnya kepada wartawan, Sabtu (28/8).

PMB OPBJJ-UT Sorong

Meskipun PK sedang dalam kondisi sakit, Kapolres Sorong Kota menegaskan proses hukum tetap berlanjut tentunya dengan mekanisme yang harus dilewati. Namun karena pertimbangan PK yang kooperatif, maka penahanannya dibantarkan.  

Saksi yang telah diperiksa oleh tim penyidik Tipikor Polres Sorong Kota berjumlah 50 orang,, namun yang masuk dalam pemberkasan hanya berjumlah 25 orang karena dari 25 orang tersebut dapat menyebutkan aliran dana daripada pembagian uang intensif tersebut.  ”Uang yang yang kami sita dari tangan bendahara berjumlah Rp 150 juta. Menurut mereka itu uang sisa tetapi uang tersebut tergabung dalam uang hasil audit BPKP dimana total kerugiannya sebesar Rp 461 juta,” ungkap Kasat Reskrim Polres Sorong Kota, AKP Nirwan Fakaubun,S.IK

Diakui Kasat Reskrim, anggaran tersebut merupakan anggaran tambahan untuk jasa PNS maupun honorer yang berprofesi sebagai guru. Adanya penganggaran penambahan intensif diluar jam kerja yang diberikan kepada 100 guru PNS dan 100 guru honorer. Namun indikasinya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menggunakan daftar nama yang gurunya pernah ada namun sudah meninggal, sehingga tandatangan dipalsukan dan diambil intensifnya.

”Kemudian saat pembagian ditemukan uang sisa senilai Rp 150 juta dan dikatakan adalah uang kelebihan tetapi sesuai hasil audit dalam total nilai anggaran tersebut tidak ada uang kelebihan, semua sudah pas dan terbagi rata oleh beberapa guru maupun honorer yang harus dibagi,” pungkasnya. (juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed