oleh

Kadis PPLH Serahkan Dokumen Perbaikan Drainase

-Metro-749 views

SORONG– Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPPLH) Kota Sorong, Julian Kelly Kambu menyerahkan Dokumen Perbaikan Drainase di sepanjang Jalan Nasional mulai dari Km 0 hingga Km 18 yang di terima oleh Bagian Umum Balai Jalan Nasional, Wilayah Provinsi Papua Barat (Satker) yang terletak di jalan Sapta Taruna, Km 10 masuk.

Menurut Kadis PPLH, dari apa yang dilakukan juga sebagai upaya dalam menindaklanjuti surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 53 tahun 2016 terkait penilaian kota bersih, sehat dan hijau yang terangkum di dalam satu penilaian Adipura.

 “Yang dinilai itu bukan hanya sampah tetapi yang dinilai juga adalah drainase, oleh karena itu drainase yang ada di Kota Sorong ini kalau diterapkan dalam indikator penilaian itu saya bisa katakan bahwa sekitar 95 persen drainase sangat jelek karena banyak tumbuhan liar dan sampah,” jelasnya kepada wartawan.

Kelly menyarankan agar drainase di Kota Sorong harus di revitalisasi kembali atau harus di desain ulang dan bagian dasar drainaser harus dicor. Khusus untuk drainase induk yang terletak di Jalan Nasional merupakan tanggung jawab Balai Pembangunan Jalan Nasional wilayah Papua Barat Provinsi Papua Barat.

“ Jadi kami menyerahkan dokumen tersebut untuk ditindaklanjuti dan dokumen yang sama juga kami serahkan kepada provinsi. Jika Tuhan menolong maka kami akan melobi ke Jakarta ketemu dengan Kementerian PUPR khususnya Ditjen Bina Marga, Komisi V dan Bappenas untuk mendorong pelaksanaan kegiatan revitalisasi dalam pembangunan atau peningkatan drainase di Kota Sorong,”ujarnya.

Pihaknya terus berjuang sesuai dengan tupoksi yang dimiliki agar Kota Sorong dapat tertata dengan rapi, air tidak lagi naik ke jalan. Dirinya juga akan terus melakukan koordinasi yang terbaik untuk Kota Sorong.Oleh karena itu jika drainase didesain ulang dari titik Km 0 sampai di Km 18, maka diharapkan tahun 2020 atau tahun  2022 sudah tergambar sebuah drainase yang baik. 

“Ini merupakan komitmen kami dari Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melaksanakan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kota Bersih Sehat dan Hijau. Bukan hanya karena Adipura baru bergerak, tetapi semata-mata untuk kemajuan kota karena kota ini harus bersih dan sehat karena kami penilai dan kami bukan pelaksanaan, namun kami akan berkoordinasi dengan Dinas PU Kota terkait Drainase,”pungkasnya.(juh)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed